Anggaran Sulit Dicairkan

Setelah usulan dana aspirasi atau alokasi program percepatan pembangunan daerah pemilihan sebesar Rp 15 miliar per anggota Dewan ditolak sejumlah partai lain, Partai Golkar memilih usulan lain. Golkar akan mendorong alokasi dana pembangunan pedesaan sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa/kelurahan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Legislasi Priyo Budi Santoso di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6). Namun, Priyo belum bisa memastikan mekanisme pemberian dana pedesaan itu. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Rusli Ridwan, melontarkan usulan yang sama. Menurut dia, pemerataan pembangunan bisa diwujudkan dengan program pembangunan pedesaan. DPR sebaiknya mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana pedesaan Rp 1 miliar per desa/kelurahan sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan. Dengan jumlah desa/ kelurahan 72.000, dana yang harus disiapkan Rp 72 triliun atau 7 persen dari total belanja APBN. ”Jumlahnya lebih besar daripada dana aspirasi, tapi manfaatnya lebih besar,” ujarnya.

Menanggapi usulan itu, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan akan mempelajari usulan pemberian dana pedesaan. ”Kami akan mempelajari dulu, implikasinya seperti apa,” katanya.

Pasalnya, menurut Anis, jumlah dana APBN terbatas dan sudah dibagi-bagikan untuk kepentingan rakyat. Salah satunya untuk dana pendidikan sebanyak 20 persen. ”Dana yang belum terpakai tinggal 18 persen. Dana sedikit, kalau dibagi-bagi, kuenya kecil,” ujar Anis.

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulbar pun menolak dana aspirasi daerah pemilihan karena akan mempertajam ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur. ”Lebih baik anggota DPR mendorong pemerintah memperkuat program-program untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Anwar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut ahli komunikasi pembangunan Universitas Hasanuddin, Hafied Cangara, pemerataan yang didasari pada daerah pemilihan akan memicu ketimpangan sosial. DPR, katanya, perlu memikirkan solusi yang lebih arif agar persentase anggaran di kawasan timur lebih besar.

Selama ini, kata anggota Badan Anggaran DPR, Bambang Soesatyo, politik anggaran pemerintah pusat dinilai belum memprioritaskan pembangunan proyek strategis yang menjadi kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah mengakui, pengajuan proposal anggaran tambahan kepada kementerian teknis sulit dan berbelit-belit. Hal yang sama diakui Bupati Kabupaten Bintan Ansar Ahmad. (RIZ/NTA/FER)
Sumber: Kompas, 9 Juni 2010