Bupati Malang Sujud Pribadi ditengarai menggunakan fasilitas negara untuk konsolidasi pemenangannya dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) Agustus mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Santoso kepada Media di Malang, kemarin.

Meski secara resmi Sujud belum dinyatakan sebagai bakal calon bupati dari salah satu partai politik, namun aroma pencalonannya belakangan ini memang sangat terasa. Misalnya, beberapa pekan terakhir dia aktif mengumpulkan para pengurus DPC PDIP Kabupaten Malang.

Bahkan, KIPP Jawa Timur menemukan fakta sang bupati mengumpulkan kader-kader 'moncong putih' ke Pendapa Kabupaten Malang. Satu tindakan terlarang, sebab yang bersangkutan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan konsolidasi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

''Ini jelas merupakan pelanggaran. Apalagi, bukan rahasia umum bahwa Sujud Pribadi akan mencalonkan diri lewat PDIP. Pelanggaran ini hendaknya menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pertemuan itu juga dihadiri pejabat resmi Pemkab Malang,'' ujar Santoso.

Menurutnya, para kader PDIP itu diundang per telepon. Sejumlah undangan mengaku mereka diundang untuk menghadiri tahlilan, namun setelah itu dilanjutkan dengan konsolidasi untuk memenangkan Sujud dalam pilkada Agustus.

''Ya, aneh saja, masa ada tahlilan tapi tamu undangannya datang dari jauh. Dari data yang kita dapat, mereka datang dari Poncokusumo, Sumberpucung, Tirtoyudo, Kalipare, dan Jabung. Kedatangan mereka seperti digilir. Jadi, sangat aneh kalau KPUD tidak menindak praktik curang ini,'' tutur Santoso.

Ditambahkannya, pada pertemuan tersebut Sujud secara terang-terangan meminta dukungan pengurus anak cabang (PAC) dan pengurus ranting PDIP pada saat Konferensi Cabang Khusus (Konfercabsus) DPC PDIP. Selain itu, dibicarakan juga komitmen yang harus dipenuhi untuk dukungan itu.

Ketua PAC Poncokusumo Sutikno membenarkan adanya pertemuan itu. Menurutnya, gagasan mengumpulkan ranting dan PAC PDIP itu memang berasal dari tim sukses Sujud. Hanya saja, Sutikno tidak mengerti mengapa pertemuan itu dilakukan di pendapa kabupaten.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Malang Endry Dewanto Ahmad menyatakan banyak terjadi salah kaprah dalam persiapan pilkada di daerah itu. Karena itu, katanya, KPUD akan segera melakukan sosialisasi aturan yang ada.

''Ada beberapa hal yang tidak diketahui, misalnya semua parpol dilarang membentuk konvensi sebelum ada penyerahan jabatan bupati kepada pejabat sementara. Sementara parpol seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB sudah melakukan konvensi. Itu harus diulang,'' katanya.(FM/P-6)

Sumber: Media Indonesia, 28 Maret 2005