Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-6
![](/sites/default/files/styles/article_img_body/public/articleimage/714016786p.jpg?itok=n5v4t9pD)
POKOK BERITA:
“Sejumlah Nama Dapat Sorotan Negatif”
http://koran.tempo.co/konten/2015/07/06/377106/Sejumlah-Nama-Dapat-Sorotan-Negatif - Tempo, Senin, 6 Juli 2015
Latar belakang sejumlah kandidat calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat sorotan negatif dari para pegiat antikorupsi. Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, menemukan sejumlah nama yang lolos seleksi administrasi bermasalah. Mereka ada yang politikus, ada yang oportunis pencari kerja, ada pula yang punya agenda melemahkan lembaga antirasuah itu. Dari daftar calon yang diumumkan kemarin, amat sedikit nama yang selama ini dikenal pro dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah nama yang muncul malah memiliki latar belakang politik, antara lain Ahmad Yani, Petrus Selestinus, serta Imam Anshori Saleh.
“Ditunggu, Masukan Rekam Jejak 194 Pendaftar”
http://print.kompas.com/baca/2015/07/05/Ditunggu%2c-Masukan-Rekam-Jejak-194-Pendaftar Kompas, MInggu, 5 Juli 2015
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 194 orang dari 611 pendaftar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Bersamaan dengan itu, masyarakat luas dapat memberi masukan terkait rekam jejak mereka yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan panitia seleksi. Keterlibatan publik sangat penting demi transparansi proses seleksi sehingga mereka yang terpilih benar-benar mampu menjawab berbagai tantangan pemberantasan korupsi. Dan, untuk mengembalikan kewibawaan KPK, dibutuhkan figur yang mampu menyelesaikan masalah dari dalam dan luar lembaga itu.
“DPR Tetap Bersikeras”
http://print.kompas.com/baca/2015/07/06/DPR-Tetap-Bersikeras - Kompas, Senin, 6 Juli 2015
Meski Presiden menolak, Dewan Perwakilan Rakyat tetap bersikeras menyerahkan usulan program pembangunan di daerah pemilihan kepada pemerintah, Senin (6/7) ini. Bahkan, DPR menjadwalkan akan membahas usulan itu lebih lanjut dalam masa sidang kelima, Agustus mendatang, oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR.
“Ahok: Sekarang Bikin KTP Sudah Tak Ditagih 'Jatah Preman'”
http://metro.news.viva.co.id/news/read/647035-ahok--sekarang-bikin-ktp-sudah-tak-ditagih--jatah-preman- Viva News, Senin, 6 Juli 2015
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku puas dengan hasil kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP ) DKI Jakarta. Pria nomor satu di Jakarta tersebut mengatakan pelayanan publik yang diberikan BPTSP sudah setara bank. Ia menyatakan bahwa tidak ada lagi kasus pungli (pungutan liar) yang biasa dilakukan oknum pejabat yang nakal. Kini masyarakat yang mau membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ataupun surat-surat lainnya sudah tidak mengeluh karena tidak dipunguti biaya apapun lagi.
“Penjarakan yang Menuduh Saya Korupsi”
http://demo.analisadaily.com/sepakbola/news/penjarakan-yang-menuduh-saya-korupsi/149460/2015/07/06 - Analisa Daily, Senin, 6 Juli 2015
Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, menuntut agar orang-orang yang menuduh dirinya terlibat dalam skandal korupsi di tubuh FIFA agar segera ditangkap dan dipenjarakan. Blatter meminta dugaan korupsi yang selama ini menggerogoti FIFA harus terus diusut hingga tuntas.
Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-6 5.30 p.m. WIB
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 6 Juli 2015