Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-31
![](/sites/default/files/styles/article_img_body/public/articleimage/a24562ea-8d4d-4a98-815b-56c46a76f4b4_169.jpg?itok=7-LGcMfw)
POKOK BERITA:
“8 Nama Terpilih Bebas Kasus”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 31 Agustus 2015
Panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menjamin delapan nama yang terpilih bebas dari kasus hukum masa lalu. Menurut Yenti, delapan calon yang direkomendasikan panitia seleksi tetap mengacu pada kriteria keterwakilan pemerintah dan masyarakat, seperti diatur undang-undang. Panitia akan mengirimkan nama mereka ke Presiden Joko Widodo pada 2 September.
“Johan Budi bukan capim KPK yang dijadikan tersangka oleh Bareskrim”
http://www.rappler.com/
Rappler, Senin, 31 Agustus 2015
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengatakan telah menetapkan beberapa capim sebagai tersangka. Beredar rumor bahwa yang dijadikan tersangka adalah Plt Wakil Ketua KPK saat ini, Johan Budi. Namun, hal tersebut dibantah oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Victor Simanjuntak.
“Dugaan Korupsi Suryadharma Terkuak”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 31 Agustus 2015
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana bekas Menteri Agama Suryadharma Ali hari ini. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan tim penuntut umum lembaganya siap memperlihatkan dua alat bukti yang telah didapat untuk menghukum politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
“Akbar dan Agung Minta Proyek Dibatalkan”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Sabtu, 29 Agustus 2015
Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono dan Ketua DPR periode 1999-2004 Akbar Tandjung meminta DPR membatalkan rencana proyek pengembangan Kompleks Parlemen senilai sekitar Rp 1,6 triliun. DPR seharusnya memanfaatkan momentum ulang tahun ke-70 untuk memperbaiki citra dan berempati kepada rakyat saat terjadi pelambatan ekonomi.
“Tumpas Mafia Pelabuhan”
Media Indonesia, Senin, 31 Agustus 2015
Konsistensi pengusutan mafia di pelabuhan sangat penting dan tim satuan tugas pembenahan diminta bergerak cepat. Ada ruang regulasi di pelabuhan yang harus diperbaiki. Itu tanggung jawab kementerian terkait. Masalah dwelling time atau waktu bongkar muat menjadi catatan khusus Presiden Joko Widodo.
“Gubernur Alex Noerdin Jadi Saksi Sidang Korupsi Wisma Atlet”
http://nasional.news.viva.co.
Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, dijadwalkan memberi keterangannya sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pembangunan Wisma Atlet dengan terdakwa Rizal Abdullah.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 31 Agustus 2015