Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparency Internasional Indonesia (TII) menemukan adanya indikasi politik uang yang dilakukan calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye putaran pertama periode 1-7 Juni 2004. Selain membagikan dana kepada peserta kampanye, ada pasangan yang ditemukan berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Temuan ini disampaikan Wakil Koordinator ICW Luky Djani dan Anung Karyadi Koordinator Divisi Advokasi TII kepada wartawan, Kamis (10/6) di Jakarta. Dari pemantauan kampanye putaran pertama di 28 daerah (ibu kota provinsi, kabupaten/kota), ICW dan TII menemukan total dana kampanye yang dikeluarkan lima pasangan capres berjumlah Rp 10,326 miliar. Total dana tersebut meliputi dana kampanye pasangan Wiranto-Salahuddin Rp 3,952 miliar, pasangan Megawati-Hasyim Rp 4,542 miliar, pasangan Amien-Siswono Rp 1,566 miliar, pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla sebesar Rp 3,715 miliar, dan pasangan Hamzah-Agum Rp 1,092 miliar. Jumlah pengeluaran terbesar dari dana kampanye digunakan untuk membiayai iklan televisi, ujar Luky.

Mengenai indikasi politik uang ditemukan dalam beberapa kampanye di Jakarta. Ada peserta kampanye yang mendapat uang antara Rp 10.000-35.000. Pengendara motor mendapat Rp 20.000.

Demikian juga dengan penggunaan fasilitas negara selama kampanye masih berlangsung. Dalam konvoi kampanye masih ditemukan mobil pelat merah mengikuti iring-iringan salah satu pasangan calon. Misalnya, kunjungan Megawati ke daerah selama kampanye banyak menggunakan kendaraan dinas yang mengiringinya.

ICW dan TII mempertanyakan sumber dana kampanye dari pasangan calon yang dinilai tidak jelas. Misalnya sumbangan kepada pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla, dari jumlah Rp 1,5 miliar yang dilaporkan kepada KPU, ada sumbangan atas nama masyarakat pendukung capres sebesar Rp 300 juta. Sumbangan ini tidak jelas, apakah masyarakat pendukung itu badan hukum atau tidak. Tidak dijelaskan, ujarnya. (son)

Sumber: Kompas, 11 Juni 2004