Tren Penindakan Kasus Korupsi 2012 Semester I

Pada Semester I tahun 2012, kasus korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur (87 kasus), Diikuti keuangan daerah (50 kasus) dan pendidikan (29 kasus). Kemudian di ikuti sektor-sektor lain.

Kasus korupsi di sektor infrastruktur tahun 2012 hampir serupa dengan tahun 2010, sedangkan di tahun 2011 tidak banyak muncul.

Sektor korupsi yang konsisten selalu muncul adalah keuangan daerah dimana sejak tahun 2010, rata-rata kasus yang muncul di sektor ini berjumlah 50-an kasus.

Untuk kasus korupsi pada sektor pendidikan, sebagian besar merupakan  pengembangan dari kasus korupsi yang melibatkan M. Nazarudin. Yang tersebar di beberapa Universitas

Selama periode 1 Januari – 31 Juli 2012 ditemukan  285 kasus korupsi yang terjadi baik di pusat maupun daerah. 

Aktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum sebanyak 597 orang.

Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp 1,22 triliun. 

Pemantauan dilakukan selama periode 1 Januari 2012 – 31 Juni 2012

Laporan ini disusun berdasarkan data yang bersumber dari media online, termasuk data penanganan kasus yang bersumber dari website aparat penegak hukum 

Kasus korupsi yang dipantau adalah seluruh kasus yang statusnya dalam tahap penyidikan dan aparat penegak (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menetapkan tersangka yang diduga terlibat.

Kasus yang dipantau adalah kasus-kasus yang sudah masuk tahap penyidikan (penetapan tersangka) pada periode pemantauan.

Lingkup tren korupsi terdiri atas : Sektor, Modus, Pelaku (aktor), kerugian, wilayah, waktu kejadian dan lembaga.
 

Counter:
54

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...

Sumber: Dok.ICW

Hingga awal November, DKI Jakarta dan DPRD masih membahas KUA-PPAS. Padahal Desember akhir...