Sesalkan Ketertutupan Pansel Ombudsman, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pansel Umumkan Latar Belakang Calon dan Siarkan Proses Wawancara

Submitted by humas on Thursday, 22 October 2020 - 11:06
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan pengawalan dalam proses seleksi calon anggota Ombudsman RI 2021 – 2026. Sebagaimana diketahui, proses seleksi calon anggota Ombudsman 2021 – 2026 akan memasuki tes kesehatan dan wawancara, setelah sebelumnya Panitia Seleksi (Pansel) meloloskan 22 (dua puluh dua) nama calon dari 71 (tujuh puluh satu) calon yang mengikuti tahapan profile assessment. Atas proses yang berjalan sejauh ini dan proses seleksi selanjutnya, terdapat 4 (empat) catatan dan rekomendasi dari koalisi MP3 kepada pansel.

Catatan Proses Seleksi Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Submitted by humas on Monday, 12 October 2020 - 19:02
Seleksi calon anggota Ombudsman RI 2021-2026 masih berlangsung. Panitia Seleksi (pansel) saat ini tengah membuka ruang peran serta publik untuk turut memberikan masukan dan informasi terkait rekam jejak 71 calon yang telah dinyatakan lulus seleksi kualitas secara daring. Masukan tersebut setidaknya diterima hingga 14 Oktober 2020. Namun, background calon yang diinformasikan pansel sangat terbatas, yaitu hanya nama dan pekerjaan terakhir. Hal ini menghambat publik memaksimalkan peran dan ruang keterlibatan yang tengah dibuka. Selain itu, keterlibatan publik seharusnya juga dibuka dalam seleksi tahap selanjutnya, yaitu wawancara.

Berburu Kue Proyek dan Politik Dari Jabatan Komisaris

Submitted by admin on Thursday, 02 July 2020 - 15:27

Ombudsman RI merilis temuan menyangkut indikasi sebanyak 397 komisaris rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak usaha. Data yang digunakan oleh Ombudsman tersebut merupakan data jabatan komisaris di berbagai perusahaan plat merah pada tahun 2019 yang lalu. Penting terlebih dahulu dipahami, persoalan jabatan strategis di BUMN tidak hanya bicara rangkap jabatan an sich, tapi jumlah kursi direksi dan komisaris yang tersedia di BUMN juga dianggap turut bermasalah karena tidak menggunakan rasionalisasi kebutuhan dan/atau kinerja perusahaan.

Subscribe to Ombudsman