Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018

ICW meramu kajian atas penyidikan kasus korupsi di seluruh Indonesia untuk periode 2018. Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaku korupsi, modus operandi, dan potensi kerugian negara/suap.

Hasil pemantauan ICW menemukan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 menurun terutama kasus korupsi yang ditindak oleh Kepolisian dan Kejaksaan jika dibandingkan dari tahun 2015. Banyaknya anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi, bahkan setingkat menteri, menandakan bahwa perlu ada upaya yang serius untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi.

Penegak Hukum Harus Fokus Pada Pengembalian Aset Korupsi

Foto: Dok.ICW

Penegak hukum mulai saat ini mulai memperlebar spektrum penanganan kasus korupsi dengan mengenakan pasal pidana pencucian uang. Hal tersebut dapat ditelisik berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang Indonesia Corruption Watch (ICW) lakukan medio 1 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018.

Tren Korupsi Sektor Pengadaan 2017

wikimedia.org

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2017

“Rp 86 Triliun Anggaran Belanja APBN/APBD Tidak Diumumkan di Sirup dan Rawan Korupsi ”

Tren Korupsi 2017: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi oleh Kepala Daerah

pixabay.com

Pemilu merupakan salah satu cara agar sirkulasi kepemimpinan berjalan dengan baik. Bila tidak pemerintahan akan berpotensi masuk dalam pemerintahan yang otoritarianisme dan cenderung korup. Perhelatan pemilu perlu dilakukan di negara yang demokratis, baik di tingkat nasional (pemilihan Presiden) hingga di tingkat lokal (pemilihan kepala daerah).

Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017

Foto: Dok.ICW

Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 Bupati/Wakil Bupati dan 5 Walikota/Wakil Walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya.