Agar Jera, Setya Novanto Harus Dijerat dengan Regulasi Pencucian Uang

Antikorupsi.org, Jakarta, 7 Mei 2018 – Vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto, mantan Ketua DPR dinilai tidak menjerakan. Upaya pemiskinan dengan penggunaan regulasi pencucian uang bisa menjadi alternatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menjerat Setya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

After Setya Novanto’s Verdict

Foto: Tirto.id

Finally, the Corruption Court sentenced the defendant of the e-KTP corruption case, Setya Novanto (Setnov), on Tuesday (24/04). Setya was sentenced to 15 years in prison with a fine of Rp 500 million, and also required to repay an amount of 7.3 million US dollars. The judge also revoked the political rights of the former Speaker of the House of Representatives for five years.

Pasca Vonis Setya Novanto

Foto: Tirto.id

Akhirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis terhadap terdakwa korupsi KTP-El, Setya Novanto, pada Selasa (24/04) lalu. Setya dihukum penjara selama 15 tahun dengan denda sebesar Rp 500 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar AS. Tak berhenti disitu hakim juga mencabut hak politik mantan Ketua DPR RI ini selama lima tahun.

Setelah Setya Novanto, Tahapan Baru Pengungkapan Skandal E-KTP

Foto: Republika.co.id

Ketukan palu majelis hakim pada perkara korupsi KTP Elektronik (E-KTP) akhirnya menghukum Setya Novanto 15 tahun penjara. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi ini bisa dianggap sebagai penanda, bahwa kesaktian Setya Novanto sudah mencapai batasnya. Setelah berhasil menghilang dari bayang-bayang sejumlah skandal korupsi, pada akhirnya Novanto harus terjungkal dalam skandal korupsi E-KTP.

ICW: Hakim Harusnya Vonis Setnov Seumur Hidup

Foto: Tempo.co

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 April 2018 – Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak puas dengan vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto (Setnov), mantan Ketua DPR RI. Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Setnov.

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

Foto: Nasional Tempo

Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan, sepatutnya SN divonis pidana seumur hidup atas perbuatannya dalam perkara korupsi KTP-El. Selain pidana penjara yang kurang memuaskan, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto juga tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat korupsi KTP-El yaitu sebesar 2,3 Triliun Rupiah. Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69% dari total keseluruhan kerugian negara korupsi KTP-El.

Dokter Merintangi KPK

Foto: Tribunnews.com

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis pekan lalu, mendakwa Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, karena merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP (obstruction of justice). Kasus ini melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR.

Bring Setya Novanto To Court Immediately

Foto: Nasional Tempo.co

The Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), Agus Rahardjo, said on Friday (24/11) that KPK investigators are working hard to resolve the corruption case of the e-KTP project involving Setya Novanto, Chairman of the House of Representatives, as suspect. This endeavor is done so that Setya's files are immediately sent to the Corruption Court.

Segera Adili Setya Novanto

Foto: Nasional Tempo.co

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Jumat (24/11) lalu mengatakan penyidik KPK tengah bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara korupsi proyek KTP Elektronik yang melibatkan tersangka Setya Novanto, Ketua DPR RI. Upaya keras ini dilakukan agar berkas Setya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Waiting for the Courage of the Golkar Party and the House of Representatives’ Ethics Board

Foto: Republika.co.id

Despite having been named as a suspect in the e-KTP mega corruption case, and detained by the Corruption Eradication Commission (KPK), Setya Novanto does not budge from his position as the Speaker of the House and Chairman of the Golkar Party.

Through a letter, on 21 November, Setya requested the leadership of the Golkar Party and the leadership of the House of Representatives not to discuss his termination as Chairman of Golkar, or as Speaker of the House, and to provide him with the opportunity to prove his innocence.

Pages