Menjaga Harapan di Tengah Senjakala Demokrasi

Foto: beritasatu.com

Pemilihan Pimpinan KPK dan Ketua KPK oleh Komisi III DPR RI berakhir anti klimaks. Sebagaimana yang telah diprediksi sejak awal, Komisi III DPR RI akan memilih calon Pimpinan KPK yang sesuai dengan ‘selera politik’ mereka, meskipun hal itu harus dengan mengabaikan berbagai catatan negatif terkait dengan calon Pimpinan KPK tertentu. 

Conflict of Interest in RKUHP Debate

After meeting with the head of the Corruption Eradication Commission (KPK), President Joko ‘Jokowi’ Widodo has put on hold plans to roll out the draft changes to the Criminal Code (RKUHP), which was set to take place on the 17th August this year. The delay in implementing the new laws has been brought about by pressure from the KPK, with the Commission concerned that the changes will trivialise their work and limit their scope for eradicating corruption.

Konflik Kepentingan Dalam Pembahasan RKUHP

Foto: Dok.ICW

Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedianya akan dilakukan 17 Agustus 2018 mendatang. Penundaan ini berkaitan dengan keberatan KPK yang menilai pasal pidana korupsi dalam RKUHP berpotensi menyebabkan lembaga anti rasuah menjadi mandul. 

Tarik Tindak-Tindak Pidana Khusus dari RKUHP!

Foto: Dok.ICW

Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

Waspadai RKUHP yang Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi!

Foto: BreakingNews.co.id

Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini tidak dapat dipahami oleh publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

Corruption Crimes in Penal Code Draft: A Threat to Corruption Eradication

gogirl.id

KPK and Corruption Court to be paralysed, corrupt officials to benefit

On Monday, March 5, 2018, the House of Representatives (DPR) returned to meet after finishing the recess period. One of the legislative works of the House of Representatives that needs to be noticed during this current session is the process of deliberation of the Draft Criminal Code (RKUHP). The House of Representatives is targeting to pass the RKUHP to Law no later than April 2018.

Delik Korupsi Dalam RKUHP, Ancam Upaya Pemberantasan Korupsi

Dok.ICW

Senin, 5 Maret 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah menyelesaikan masa reses. Salah satu kerja legislasi DPR yang perlu mendapat perhatian pada masa sidang mendatang adalah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR menargetkan  mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang selambatnya pada April 2018.

Reject The Preposterous Criminal Code Bill

Foto: Nasional Kompas

The plan of the House of Representatives (DPR) to pass the Criminal Code Bill (RKUHP) into a Law has created a polemic and resulted in vocal rejection by many. The existing substance of the Criminal Code Bill is considered as dangerous towards democracy, human rights enforcement and eradication of corruption in Indonesia.

Tolak RKUHP Ngawur

Foto: Rumah Cemara

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang memunculkan polemik dan mendapatkan penolakan banyak pihak. Subtansi RKUHP yang ada saat ini dinilai membahayakan demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.