MK Harapan Terakhir dan Satu-Satunya Penyelamat KPK dan Pembentukan Undang-Undang di Masa Depan

Peserta aksi Reformasi Dikorupsi (24/09/2019) yang menuntut 7 (tujuh) hal, salah satunya agar Presiden Jokowi menghentikan pembahasan Revisi UU KPK (Dok. Egi Primayogha)

Saat ini, sidang uji formil dan materil UU KPK di Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahapan pemeriksaan ahli-ahli. Artinya, sidang segera memasuki babak akhir.  Hal ini juga berarti hampir genap 5 bulan pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK terjadi. Selama 5 bulan, pelemahan mencolok yang diketahui publik adalah nyaris tidak adanya OTT dan penyadapan. Di sisi lain, penyidik dan penuntut yang bekerja untuk terjadinya OTT dan langkah-langkah lain dalam kerangka penyidikan dan penuntutan kasus korupsi dikembalikan ke instansi asal. 

Jelang Pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas: Masa Suram Pemberantasan Korupsi

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Bukan hal yang menggembirakan, justru mayoritas publik pesimis akan nasib KPK ke depan. Bagaimana tidak, lima Pimpinan KPK baru tersebut sarat akan persoalan masa lalu dan konsep dari Dewan Pengawas yang hingga saat ini diprediksi menganggu independensi KPK.

Jalan Kelam Pemberantasan Korupsi

Foto: tempo.co

Foto: tempo.co

Pemberantasan korupsi kian terancam.

Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi.