Politisasi TGPF Novel Baswedan

Sumber: Dok.ICW

Mabes Polri membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan. Tapi tim yang terdiri dari berbagai kalangan tersebut dianggap politis dan diragukan efektivitasnya.

Presiden dan Pengesahan Undang-Undang

Sumber: Detiknews.com

Ada rumor bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3). Padahal, undang-undang itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.

Sikap Presiden ini mengingatkan pada pemikiran George Jellinek (1851-1911), ahli tata ketatanegaraan Jerman yang mengklasifikasi negara menjadi dua, republik dan monarki. Negara disebut republik apabila undang-undang dibuat oleh suatu dewan. Sedangkan negara disebut monarki bila satu orang saja yang bisa membentuk undang-undang.

Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

Foto: Dok.ICW

Sembilan bulan sudah penyerangan terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi tidak ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan, pada November 2017 lalu, dibarengi dengan nomor hotline yang bisa dihubungi manakala masyarakat memiliki informasi terkait para pelaku.