Tunda dan Kaji Ulang Program Prakerja

Program kartu prakerja yang digagas oleh Presiden Jokowi di tengah kampanye pilpres 2019 menimbulkan polemik. Polemik utamanya berkenaan dengan proses pengadaan dan dugaan konflik kepentingan dibalik pemilihan pihak penyedia pelatihan prakerja, di mana salah satu penyedia, yaitu skillacademy.co, berafiliasi dengan staf khusus presiden Adamas Belva Devara. Kritik publik yang kuat kemudian berbuah mundurnya CEO Ruangguru tersebut dari jabatan staf khusus.

Sekda DIY Tersentil, Buah Manis Kolaborasi OMS dan Jurnalis Yogyakarta

Bhekti Suryani, seorang jurnalis Harian Jogja, tersenyum puas saat mengetahui Gatot Saptadi melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DIY menggunakan lelang cepat secara serampangan. Gatot yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengakui bahwa metode lelang cepat pada tahap satu proyek pembangunan gedung untuk pedagang kaki lima (PKL) Kawasan Malioboro, Yogyakarta, menerobos aturan.

KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri Enggartiasto

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 16/M-DAG/Per/3/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita terkait kebijakan tersebut.

Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Pengadaan barang/jasa publik di Indonesia sudah terdesentralisasi. Setiap lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki unit khusus yang bertugas mengatur pengadaan, baik secara elektronik maupun manual. Bagi penyedia barang dan jasa yang ingin ikut serta di dalam proses penawaran, mereka harus mendaftarkan diri sebagai penyedia di portal khusus (Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)) yang disediakan oleh masing-masing lembaga pemerintah.
 

Membuka Kontrak, Mencegah Korupsi

Sumber: LKPP

Antikorupsi.org, Jakarta, 27 September 2018 – Pada akhir 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para Menteri dan Kepala Lembaga untuk mengawasi area-area rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Presiden menegaskan bahwa praktek itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa. (Setkab, 2016).

Tren Korupsi Sektor Pengadaan 2017

wikimedia.org

TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2017

“Rp 86 Triliun Anggaran Belanja APBN/APBD Tidak Diumumkan di Sirup dan Rawan Korupsi ”