Dari Tertutupnya Informasi, Monopoli, Hingga Persekongkolan Proyek

Big Data Pengadaan Barang Jasa untuk Membuka Data Kontrak
 
Dunia menuju era big data (maha data) tidak bisa terelakkan. Dunia yang saling terhubung oleh internet kini membawa warna baru. Tata laku kehidupan sosial semakin diatur oleh aturan-aturan yang dianalisis dari informasi kebiasaan perilaku individu dan sosial. 
 

Mengawasi Proyek Pemerintah Lewat OpenTender

Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

Pada 25 Juni 2018, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) meresmikan gedung media center yang baru direnovasi. Gedung yang berdiri pada tahun 2000 itu kini bertingkat dan memiliki ruang tambahan untuk unit-unit kerja Kemenkopolhukam Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli dan biro khusus yang mengampu isu Papua.

Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.
 

Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Pengadaan barang/jasa publik di Indonesia sudah terdesentralisasi. Setiap lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki unit khusus yang bertugas mengatur pengadaan, baik secara elektronik maupun manual. Bagi penyedia barang dan jasa yang ingin ikut serta di dalam proses penawaran, mereka harus mendaftarkan diri sebagai penyedia di portal khusus (Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)) yang disediakan oleh masing-masing lembaga pemerintah.
 

Panduan Penggunaan OPENTENDER.NET

Proses pengadaan barang dan jasa yang konvensional memang mengandung banyak kelemahan. Akibat kelemahan ini potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa jadi sangat tinggi. Selain membuat tidak tercapainya efisiensi anggaran juga memicu timbulnya suap, di mana suap ini seringkali menjadi modus korupsi paling tinggi.
 

Korupsi Pembangunan Gedung IPDN

Foto: youtube.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  pada 12 Mei 2018. Empat saksi yang diperiksa adalah Raden Pedi Lestario selaku kepala proyek PT Hutama Karya, Jusuf Sitorus dan Kurniati Evilia selaku staf PT Hutama Karya, serta Zaim Susilo selaku pensiunan PT Hutama Karya.

Gelap Bantuan Traktor Tangan

Bantuan 75 traktor tangan dari APBD Sulawesi Selatan tidak jelas penyalurannya. Janggal sejak proses lelang.

JALAN berbatu sepanjang 30 meteran menghubungkan gudang itu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Waktu menunjukkan pukul 11.30 ketika Makassar Terkini mendatangi tempat penyimpanan alat pertanian itu pada Jumat 30 Juni 2017.

Di sana, hanya ada seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga gudang milik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan itu.

Berawal dari Material Bangunan

Hampir 90 persen kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bermerek Toyota disuplai oleh PT Hasjrat Abadi. Perusahaan ini bahkan unggul di berbagai tender di Indonesia Timur karena memiliki 273 cabang resmi Toyota. Jual-beli mobil bukanlah bisnis awal mereka.

Pages