Waspada PK Koruptor!

foto: medcom.id

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya hingga saat ini masih terdapat 19 terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (TERLAMPIR). Satu sisi hal itu merupakan hak setiap narapidana yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi tak dapat dipungkiri juga bahwa upaya PK kerap dijadikan jalan pintas untuk terbebas dari jerat hukuman. Apalagi mengingat Hakim Agung Artidjo telah purna tugas per Mei 2018 lalu.

Pencalonan Mantan Napi Korupsi Paska Putusan MA

Foto: Dok.ICW

Mahkamah Agung (MA) telah melakukan uji materi atas gugatan larangan mantan narapidana kasus korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan. Hasilnya, MA memutus larangan tersebut bertentang dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini membuat mantan napi tiga tindak pidana kejahatan serius di atas dapat berkontestasi di Pemilu 2019.

Koruptor Harus Dilarang Jadi Wakil Rakyat

Dok.ICW

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (30/6) lalu secara resmi menerbitkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/kota. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum 2019.

The Judiciary Requires a Thorough Reform

The arrest of the Chief Judge of the North Sulawesi High Court, Sudi Wardono, by the Corruption Eradication Commission adds to the long list of judges arrested in corruption cases. It also shows that the attempt to clean up the mafia in the judiciary is still an ongoing process. This happens despite the Supreme Court trying hard to gain public trust in these last few years.

Peradilan Membutuhkan Reformasi Besar-Besaran

Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudi Wardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang daftar hakim yang tersandung perkara korupsi. Catatan kelam ini juga menunjukan bahwa upaya untuk membersihkan mafia peradilan masih panjang. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sedang berupaya mati-matian untuk membangun kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir.