Rekrutmen Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK Harus Transparan

Foto: Pinterest

Pada awal Maret 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekrutmen untuk posisi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan. Rekrutmen posisi Deputi Penindakan untuk menggantikan Irjen Pol Heru Winarko yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan rekrutmen posisi Direktur Penyidikan untuk menggantikan Brigjen Aris Budiman yang kembali ke Mabes Polri.

Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukam Untuk Menunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi

Foto: Okezone News

Senin (12/3/2018), Wiranto (Menkopolhukam) menyampaikan pernyataan untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Sekalipun hadir di dalam rapat tersebut, pihak KPU kemudian mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah maupun turut memberikan persetujuan.

Dokter Merintangi KPK

Foto: Tribunnews.com

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis pekan lalu, mendakwa Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, karena merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP (obstruction of justice). Kasus ini melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR.

Delik Korupsi Dalam RKUHP, Ancam Upaya Pemberantasan Korupsi

Dok.ICW

Senin, 5 Maret 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah menyelesaikan masa reses. Salah satu kerja legislasi DPR yang perlu mendapat perhatian pada masa sidang mendatang adalah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR menargetkan  mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang selambatnya pada April 2018.

Reject The Preposterous Criminal Code Bill

Foto: Nasional Kompas

The plan of the House of Representatives (DPR) to pass the Criminal Code Bill (RKUHP) into a Law has created a polemic and resulted in vocal rejection by many. The existing substance of the Criminal Code Bill is considered as dangerous towards democracy, human rights enforcement and eradication of corruption in Indonesia.

Recommendation of the Special Committee, is it Still Necessary?

Foto: Kompas TV

The House of Representatives (DPR) has appointed Bambang Soesatyo as the Chair of the House of Representatives on Monday (15/01), replacing Setya Novanto who was named a suspect in the e-KTP corruption case and is currently facing trial. Before the inauguration, Bambang Soesatyo said that he would have two main duties as the Chair.

LHKPN, Kebijakan Tanpa Taji

Foto: Nusantara.news

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sayangnya, tidak ada mekanisme pemberian sanksi bagi calon yang laporan harta kekayaannya tidak jujur.

Advokat dalam Jeratan Hukum

Sumber: Tribunnews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kejutan awal tahun, tapi juga telah mencoreng citra advokat yang dianggap sebagai profesi terhormat (officium nobile).

Segera Adili Setya Novanto

Foto: Nasional Tempo.co

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Jumat (24/11) lalu mengatakan penyidik KPK tengah bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara korupsi proyek KTP Elektronik yang melibatkan tersangka Setya Novanto, Ketua DPR RI. Upaya keras ini dilakukan agar berkas Setya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Segera Limpahkan Berkas Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor

Foto: Dokumen ICW/Dewi

Tersangka kasus dugaan korupsi KTP-El, Setya Novanto, yang juga Ketua DPR RI telah resmi mendaftarkan permohonan Praperadilan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11) lalu. Adapun sidang perdana dari permohonan Praperadilan Novanto ini rencannya akan digelar pada hari Kamis, (30/11) mendatang. Upaya praperadilan jilid kedua menjadi babak lanjutan dan menentukan dari penanganan kasus korupsi KTP-El pasca penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Novanto.

Pages