Reject The Preposterous Criminal Code Bill

Foto: Nasional Kompas

The plan of the House of Representatives (DPR) to pass the Criminal Code Bill (RKUHP) into a Law has created a polemic and resulted in vocal rejection by many. The existing substance of the Criminal Code Bill is considered as dangerous towards democracy, human rights enforcement and eradication of corruption in Indonesia.

Recommendation of the Special Committee, is it Still Necessary?

Foto: Kompas TV

The House of Representatives (DPR) has appointed Bambang Soesatyo as the Chair of the House of Representatives on Monday (15/01), replacing Setya Novanto who was named a suspect in the e-KTP corruption case and is currently facing trial. Before the inauguration, Bambang Soesatyo said that he would have two main duties as the Chair.

LHKPN, Kebijakan Tanpa Taji

Foto: Nusantara.news

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sayangnya, tidak ada mekanisme pemberian sanksi bagi calon yang laporan harta kekayaannya tidak jujur.

Advokat dalam Jeratan Hukum

Sumber: Tribunnews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kejutan awal tahun, tapi juga telah mencoreng citra advokat yang dianggap sebagai profesi terhormat (officium nobile).

Segera Adili Setya Novanto

Foto: Nasional Tempo.co

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Jumat (24/11) lalu mengatakan penyidik KPK tengah bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara korupsi proyek KTP Elektronik yang melibatkan tersangka Setya Novanto, Ketua DPR RI. Upaya keras ini dilakukan agar berkas Setya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Segera Limpahkan Berkas Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor

Foto: Dokumen ICW/Dewi

Tersangka kasus dugaan korupsi KTP-El, Setya Novanto, yang juga Ketua DPR RI telah resmi mendaftarkan permohonan Praperadilan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11) lalu. Adapun sidang perdana dari permohonan Praperadilan Novanto ini rencannya akan digelar pada hari Kamis, (30/11) mendatang. Upaya praperadilan jilid kedua menjadi babak lanjutan dan menentukan dari penanganan kasus korupsi KTP-El pasca penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Novanto.

Fighting Back Attempts to Weaken the KPK

Since the Commission for the Eradication of Corruption (KPK) was founded in 2003, attempts to weaken this institution has been made many times, in many ways. One of the more prominent attempts is through the legislative process, by demanding a revision to the Law No. 30 of 2002 (Revision of KPK Law).

The attempt to revise the KPK Law has begun in 2011. The attempt became more aggressively done by the government and the Parliament in 2015. In that year, discussions on the revision of the Law were done in June, October and December.

Keberadaan Pansus Hak Angket Cacat Hukum, MK Sebaiknya Mengeluarkan Putusan Provisi

Selasa, 5 September 2017, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar pengujian UU MD3 dengan obyek pelaksanaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Agenda persidangan selanjutnya tersebut akan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan pemohon. Adapun saksi dan ahli yang diajukan pemohon adalah Bambang Widjodjanto (Komisioner KPK 2011-2015) dan Bivitri Susanti (STHI Jentera)

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. 
 

Menggagalkan Upaya Pelemahan KPK

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri 2003 lalu, upaya pelemahan terhadap lembaga ini datang silih berganti dan dengan berbagai cara. Salah satu yang menonjol adalah melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Pages