Indonesia’s Anti-Corruption Commitment Remains Strong

Foto: Dok.ICW

Eradication of corruption necessarily requires the commitment of the state organizers. Although there are many actors in the fight against corruption, the government's commitment as the center of the source of policies and direction of eradicating corruption must be measurable.

Of course there are many ways of measuring the strength of the commitment to eradicate corruption. One of them is to see how many commitments have been fulfilled or implemented as a condition to the criteria of a succesful country in terms of eradication of corruption.

The Century Bank Case – A Never Ending Story

Foto: BeritaSatu.com

The pretrial judge again surprised observers through his decision in the South Jakarta District Court. The judge partially granted the lawsuit of the Anti Corruption Community (MAKI) that the Corruption Eradication Commission (KPK) appoints a new suspect in the Century Bank bailout corruption case as mentioned in the indictment of Budi Mulya’s.

Kasus Bank Century - Never Ending Story

Hakim praperadilan kembali membuat kejutan melalui putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bailout Bank Century seperti yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya.

Kala Korporasi Terjerat Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua korporasi, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, sebagai tersangka korupsi, dua pekan lalu. Mereka disangka terlibat korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, selama 2006-2011. Dari nilai proyek sebesar Rp 793 miliar, nilai kerugian negara mencapai Rp 313 miliar. Dugaan penyimpangan yang dilakukan adalah penunjukan langsung, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri, dan penggelembungan harga.

One Year After the Assault on Novel Baswedan

Foto: Dok.ICW

April 11, 2018 is exactly 1 year after the assault against KPK investigator Novel Baswedan. A year ago, in the early hours of the morning, Novel was attacked by two unknown motorists who splashed acid on Novel's face. The incident resulted in damage to Novel's eye, which until now still has to undergo a series of medical treatments in Singapore.

Rushed Appointment of KPK’s Deputy for Enforcement

Foto: Nasional Kompas

KPK finally has a new Deputy for Enforcement after this position was vacated by Inspector General (Pol) Heru Winarko, who was inaugurated as Head of BNN. The new Deputy for Enforcement is Brigadier General Firli who previously served as the Chief of NTB Regional Police. The process of appointment, from the vacancy to inauguration, is relatively short, i.e. from the beginning of March to the first week of April 2018.

Setahun Penyerangan Novel Baswedan

Foto: Dok.ICW

11 April 2018​ lalu, tepat 1 tahun penyerangan yang terjadi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Setahun lalu pada dini hari, Novel diserang oleh dua orang pengendara motor tidak dikenal yang menyiramkan air keras pada wajah Novel. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut adalah rusaknya mata Novel, yang hingga kini masih harus menjalani serangkaian perawatan medis di Singapura.

Seleksi Kilat Deputi Penindakan KPK

Foto: Tempo.co

KPK akhirnya memiliki Deputi Penindakan yang baru setelah sebelumnya jabatan ini ditinggalkan oleh Irjen (Pol) Heru Winarko yang dilantik menjadi Kepala BNN. Deputi Penindakan yang baru diisi oleh Brigjen Firly yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTB. Proses rekrutmen dari awal sampai pelantikan berjalan relatif singkat yakni sejak awal maret sampai dengan minggu pertama April 2018. Apakah proses rekrutmen kilat ini akan menghasilkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan KPK dan mampu meningkatkan kinerja penindakan lembaga ini ke depan?

Corruption Crimes in Penal Code Draft: A Threat to Corruption Eradication

gogirl.id

KPK and Corruption Court to be paralysed, corrupt officials to benefit

On Monday, March 5, 2018, the House of Representatives (DPR) returned to meet after finishing the recess period. One of the legislative works of the House of Representatives that needs to be noticed during this current session is the process of deliberation of the Draft Criminal Code (RKUHP). The House of Representatives is targeting to pass the RKUHP to Law no later than April 2018.

KPK dan Pencegahan Korupsi

Foto: Okezone News

Kepatuhan hukum masyarakat Indonesia masih rendah sehingga pencegahan korupsi mutlak dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Pencegahan itu tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah, swasta, dan pendidikan, tapi harus juga diawali dari keluarga. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan koordinasi, supervisi, dan pemantauan selain penindakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pages