KPK Diserang Lagi

Sumber: Republika Online

"Kalau Anda membunuh saya, tak ada gunanya, karena orang lain akan melanjutkan penyelidikan". Lebih-kurang begitulah kutipan terkenal dari penyidik Komisi Antikorupsi Hong Kong (ICAC) ketika menghadapi teror, ancaman, dan intimidasi dari pelaku korupsi. Kejadian serupa pun sedang mendera Indonesia. Belum lepas dari pengeboman di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa pekan lalu, kali ini giliran dua pegawainya dianiaya orang tidak dikenal di Hotel Borobudur, Jakarta, saat menjalankan tugas pada 3 Februari lalu.

Memidana Korporasi

Sumber: Media Indonesia

Mengawali 2019, KPK memulai gebrakan baru dengan keberhasilannya menuntut korporasi atas tindak pidana korupsi.

Korporasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah menjadi korporasi pertama yang dituntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dijatuhi pidana.

ICW Kutuk Keras Teror terhadap Pimpinan KPK

Sumber: Dok.ICW

Peristiwa pelemparan bom terhadap rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Syarif, sungguh sangat mengejutkan. Pastinya ini merupakan sinyal langsung untuk meneror bukan hanya para pimpinan KPK secara personal tetapi juga institusi dan seluruh jajaran pegawai KPK dalam menjalankan perintah undang-undang.

KPK Harus Berani Proses Hukum Skandal Perusakan BB

Foto: kbr.id

Investigasi yang dilakukan oleh IndonesiaLeaks, sebuah platform anonymous yang disediakan bagi masyarakat umum untuk melaporkan skandal pejabat publik maupun skandal sektor swasta di Indonesia telah mengungkap fakta atas indikasi perusakan Barang Bukti (BB) di KPK yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK dari Kepolisian bernama Roland dan Harun. Dua nama ini disebut-sebut mengotaki perusakan buku merah, sebuah catatan transaksi keuangan milik Basuki Hariman, pemilik CV Sumber Laut Perkasa, tersangka KPK dalam kasus suap kepada mantan Ketua MK, Patrialis Akbar.

Selamatkan Penegakan Etik di KPK!

Foto: Detiknews.com

Pimpinan KPK semakin seenaknya dan seolah-olah mengabaikan atas informasi yang berkembang di ruang publik. Hal ini terlihat dari reaksi salah satu Pimpinan KPK yaitu Alex Marwata yang menilai bahwa pertemuan Deputi Penindakan KPK, Firli, dengan mantan Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), adalah sesuatu yang wajar.

Pimpinan KPK Berpotensi Langgar Hukum dan Etika

Siaran Pers ICW 

 

Rencana rotasi terhadap 14 pejabat di lingkungan internal KPK menimbulkan polemik dan kritik sejumlah pihak. Alih-alih menjadi bahan evaluasi Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pihak luar KPK tidak ikut campur terkait persoalan internal tersebut.  

Fredrich Yunadi’s Verdict

Two weeks ago the judges of Jakarta Corruption Court verdicted Fredrich Yunadi, former lawyer of Setya Novanto, to 7 years in prison. In addition to the prison verdict, Fredrich is also required to pay a fine of Rp 500 million in lieu of 5 months in prison.

Preventing Embezzlement of Special Autonomy Funds

Sumber: Tribunnews.com

The Corruption Eradication Commission (KPK) arrested Governor of Aceh, Irwandi Yusuf for alleged bribery, in the Hall of the Governor of Aceh on Tuesday (3/7). From the results of the raid operation, KPK seized evidence in the form of money amounting to Rp 500 million originally provided by the Regent of Bener Meriah, Ahmadi to Irwandi Yusuf. The KPK stated that the money was part of a commitment fee amounting to 8%, which is a share for officials in the Aceh Provincial Government, of any project financed by the Special Autonomy Fund (Otsus).

Conflict of Interest in RKUHP Debate

After meeting with the head of the Corruption Eradication Commission (KPK), President Joko ‘Jokowi’ Widodo has put on hold plans to roll out the draft changes to the Criminal Code (RKUHP), which was set to take place on the 17th August this year. The delay in implementing the new laws has been brought about by pressure from the KPK, with the Commission concerned that the changes will trivialise their work and limit their scope for eradicating corruption.

Corruption in the Construction of the IPDN Building

Foto: youtube

The Corruption Eradication Commission (KPK) again summoned witnesses in the case of corruption of the construction of the Institute of Domestic Governance (IPDN) campus in Agam Regency, West Sumatra Province, on May 12, 2018. The four witnesses examined were Raden Pedi Lestario as project head from PT Hutama Karya, Jusuf Sitorus and Kurniati Evilia as staff of PT Hutama Karya, and Zaim Susilo as former staff of PT Hutama Karya.

Pages