Indonesia Corruption Watch

Pencalonan Mantan Napi Korupsi Paska Putusan MA

Foto: Dok.ICW

Mahkamah Agung (MA) telah melakukan uji materi atas gugatan larangan mantan narapidana kasus korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan. Hasilnya, MA memutus larangan tersebut bertentang dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini membuat mantan napi tiga tindak pidana kejahatan serius di atas dapat berkontestasi di Pemilu 2019.

Surat Terbuka Untuk Bawaslu RI

Foto: Dok.ICW

SURAT TERBUKA UNTUK BAWASLU RI

Jakarta, 31 Agustus 2018

 

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Bawaslu RI,

 

Bawaslu RI yang kami hormati,

Koruptor Harus Dilarang Jadi Wakil Rakyat

Dok.ICW

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (30/6) lalu secara resmi menerbitkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/kota. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum 2019.

PKPU Diundangkan, KPU Harus Siap Hadapi Gugatan ke MA

Foto: Dok.ICW

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/ Kota. Pengundangan yang dituangkan dalam Berita Negara No. 843 Tahun 2018 ini seharusnya mengakhiri perdebatan legalitas PKPU sebagai produk hukum secara prosedur.