Obral Remisi untuk Koruptor

Foto: kumparan.com

Setidaknya dalam pantauan ICW terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 yang lalu. Ironi, satu sisi seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya Kementerian Hukum dan HAM justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Waspada PK Koruptor!

foto: medcom.id

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya hingga saat ini masih terdapat 19 terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (TERLAMPIR). Satu sisi hal itu merupakan hak setiap narapidana yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi tak dapat dipungkiri juga bahwa upaya PK kerap dijadikan jalan pintas untuk terbebas dari jerat hukuman. Apalagi mengingat Hakim Agung Artidjo telah purna tugas per Mei 2018 lalu.

Vonis Ringan Tidak Membuat Koruptor Jera

Foto: CNN Indonesia

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 3 Mei 2018 lalu meluncurkan tren vonis perkara korupsi yang diputus pengadilan selama tahun 2017. Mayoritas terdakwa korupsi divonis ringan oleh hakim. Rata-rata hukuman untuk koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Efek jera terhadap koruptor mulai dipertanyakan. 

Berdasarkan hasil pemantuan ICW dari 1.381 terdakwa kasus korupsi yang dihukum hakim sebanyak 1.127 (81,61%) divonis ringan.  

Pemilihan Umum tanpa Koruptor

Foto: RMOL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislator. Pasal 8 huruf J rancangan PKPU itu berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat, antara lain bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan korupsi."

Publik Dukung KPU Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

Foto: Dok.ICW

Hari ini dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mengenai Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Salah satu point yang akan dibahas adalah usulan KPU yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif bukan merupakan mantan narapidana korupsi.