Darurat Integritas Pilkada

Dok.ICW

Pilkada serentak 2018 telah memasuki tahap kampanye. Pada tahapan yang tergolong awal ini, sejumlah kasus yang mencoreng integritas pilkada semakin menjadi. Setelah ramai dugaan mahar politik, kini kasus korupsi kepala daerah yang ditengarai untuk pendanaan pilkada dan suap penyelenggara pemilu bermunculan.

I.    Korupsi dan Kepala Daerah

Tren Korupsi 2017: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi oleh Kepala Daerah

pixabay.com

Pemilu merupakan salah satu cara agar sirkulasi kepemimpinan berjalan dengan baik. Bila tidak pemerintahan akan berpotensi masuk dalam pemerintahan yang otoritarianisme dan cenderung korup. Perhelatan pemilu perlu dilakukan di negara yang demokratis, baik di tingkat nasional (pemilihan Presiden) hingga di tingkat lokal (pemilihan kepala daerah).

Dana Kapitasi Sangat Rawan Dikorupsi Kepala Daerah dan Birokrat Daerah

Dana kapitasi yang ditransfer belasan triliun tiap tahun oleh BPJS Kesehatan pada FKTP terutama puskesmas rawan dikorupsi oleh birokrat daerah di sektor kesehatan. Tidak hanya itu, dana kapitasi juga digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas dan dana kampanye pilkada oleh petahana. Akibatnya, ratusan miliar dan bahkan triliunan dana ini diduga menguap tidak jelas.

Tolak RKUHP Ngawur

Foto: Rumah Cemara

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang memunculkan polemik dan mendapatkan penolakan banyak pihak. Subtansi RKUHP yang ada saat ini dinilai membahayakan demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Dana Desa Rentan Disalahgunakan

Foto: Medcom.com

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga akhir tahun 2016 setidaknya terbangun lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pemban

Nama Mantan Presiden di Sidang e-KTP

Foto: youtube.com

Nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono disebut dalam kesaksian Mirwan Amir pada sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Kamis (25/1).

Korupsi dan Rontoknya Ideologi Negara

Foto: Beritagar.id

Orang mengatakan bahwa karena saat ini tidak ada gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, revolusi dianggap masih jauh. Tuan-tuan, izinkan saya menyatakan bahwa Anda sekalian sedang menipu diri sendiri. Saya yakin, saat ini kita sedang tidur di atas gunung berapi….” (Alex de Tocqueville, On Democracy, Revolution, and Society: 1980).

Korupsi Lagi di Perhubungan

Foto: Tribunnews.com

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI mengungkap kasus korupsi pengadaan 65 kapal patroli senilai Rp 36,5 miliar di Kementerian Perhubungan pada Sabtu pekan lalu. Seorang pejabat Kementerian ditetapkan sebagai tersangka dan 35 orang telah diperiksa sebagai saksi (Tempo.co, 25 November 2017).

Peradilan Membutuhkan Reformasi Besar-Besaran

Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudi Wardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang daftar hakim yang tersandung perkara korupsi. Catatan kelam ini juga menunjukan bahwa upaya untuk membersihkan mafia peradilan masih panjang. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sedang berupaya mati-matian untuk membangun kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir.

Pages