Tindak Tegas PNS Koruptor

Foto: DetikNews.com

Pada tanggal 13 September 2018 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus koruptor. SKB tersebut merupakan tindak lanjut atas pembahasan yang berlangsung antara ketiga lembaga tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 September 2018.

Pengelolaan Buruk, Negara Berpotensi Merugi

Foto: Dok.ICW

Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI
Mesti Perhatikan Pengelolaan Pangan dan Lingkungan Hidup

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap sektor pangan dan lingkungan hidup. Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi kerugian negara dan transaksi tidak dilaporkan dalam jumlah yang signifikan. Para kandidat Presiden dan Wakil Presiden mesti menanggapinya dengan serius.

Selamatkan Basuki Wasis

Foto: Dok.ICW

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini belum berhenti. Selain mengajukan banding, dia juga menggugat secara perdata kepada “Basuki Wasis”, ahli yang diajukan oleh KPK dalam menghitung Kerugian Negara dalam dampak lingkungan.
 

Menagih Kerugian Negara dari Freeport

foto: law-justice.co

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali disebut melakukan perusakan lingkungan dan penggunaan hutan lindung tanpa izin. Pelanggaran tersebut muncul dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas implementasi Kontrak Karya PTFI sepanjang tahun 2013 hingga 2015 ini.

Indonesia Merugi 133 Triliun dari Sektor Batubara

Dok ICW

Antikorupsi.org, Jakarta, 13 November 2017 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006-2016 mencapai Rp133,6 triliun. Indikasi kerugian negara ini disebabkan adanya transaksi ekspor batubara yang tidak dilaporkan (unreporting). Temuan ini dipaparkan oleh Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Riset ICW, pada Jumat 10 November 2017 dalam konferensi pers di Kantor ICW.