Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Foto: ksp.go.id

Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.

Politicization of the Novel Baswedan Joint Fact Finding Team

Sumber: Dok.ICW

The National Police Headquarters has created a Joint Fact Finding Team (TGPF) for the Novel Baswedan case. However, the team consisting of representatives of diverse groups is considered political and its effectiveness is doubted.

Konflik Kepentingan Dalam Pembahasan RKUHP

Foto: Dok.ICW

Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedianya akan dilakukan 17 Agustus 2018 mendatang. Penundaan ini berkaitan dengan keberatan KPK yang menilai pasal pidana korupsi dalam RKUHP berpotensi menyebabkan lembaga anti rasuah menjadi mandul. 

Pelantikan Arief Hidayat adalah Ancaman Bagi Citra Mahkamah Konstitusi

Foto: Nusantara News

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI, sangat disayangkan. Hal ini dapat dipandang sebagai ketidakpedulian Jokowi terhadap pembusukan MK, manakala seorang Hakim Konstitusi yang sudah 2 (dua) kali dijatuhi sanksi etik, kembali mengisi jabatan yang sama.

Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

Foto: Dok.ICW

Sembilan bulan sudah penyerangan terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi tidak ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan, pada November 2017 lalu, dibarengi dengan nomor hotline yang bisa dihubungi manakala masyarakat memiliki informasi terkait para pelaku.