Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Anti Korupsi dan Demokrasi

Foto: Merdeka.com

Menjelang pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Agustus 2018, ruang-ruang publik dan pemberitaan belakangan ini seolah hanya dipenuhi dengan diskursus numerik elektabilitas, peta koalisi partai politik, poros dua kutub kekuasaan Jokowi dan Prabowo. Berbagai lembaga survey menyajikan angka elektabilitas dan simulasi pasangan calon presiden berdasarkan popularitas dan elektabilitas.

ICW Duduki Peringkat 22 Dunia “Top Transparency and Good Governance Think Tank” Versi The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA

Foto: Dok.ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menduduki peringkat 22 dalam “Global Think Tank Index” versi The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA. Setelah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2010 mendapat peringkat 30 besar, tahun 2017 ICW masuk menduduki peringkat 22 dalam kategori “Top Transparency and Good Governance Think Tank”. Adapun ICW mendapat peringkat 63 untuk “Think Tank to Watch 2018”.

New Warrant for Investigation Issued for SN

Sumber: DokICW

It has been a fortnight since Judge Cepi Iskandar granted Setya Novanto’s (SN) pretrial motion. SN’s status as suspect in the e-KTP corruption case resulting in a state loss of IDR 2.3 trillion has been revoked since the granting of the pretrial decision. However, the decision did not simply make the suspicion of corruption involving the chairman of the House of Representatives go away.

Gelapnya Penanganan Kasus Penyiraman Novel Baswedan

Ilustrasi Novel Baswedan

Ilustrasi Novel Baswedan

Antikorupsi.org, Jakarta, 13 Oktober 2017 -- 11 Oktober 2017 lalu adalah tepat enam bulan pasca insiden penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, Selama kurun waktu itu pula, kasus yang ditangani Kepolisian ini tidak mendapat titik terang sama sekali. Seiring dengan terangnya mata Novel Baswedan dalam melihat, malah semakin gelap penanganan kasusnya.

Sprindik Baru untuk SN

Sumber: DokICW

Terhitung sudah empat belas hari sejak (29/9) Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto (SN). Status tersangka SN dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun telah gugur pasca putusan praperadilan tersebut dibacakan. Kendati demikian, hal tersebut tidak berarti menggugurkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan sang ketua DPR tersebut.

Disorientasi Hukum dan Korupsi

Sumber: DokICW

Beberapa kasus korupsi yang terungkap dalam dua tahun belakangan ini, seperti kasus kartu tanda penduduk elektronik dan "Papa Minta Saham", memunculkan drama baru dalam menindak koruptor. Kasus yang menimpa mereka telah menciptakan tameng baru untuk menghadang jeratan hukum yang seharusnya mereka terima. Sebab, pengadilan memberikan putusan yang seakan-akan memperkuat posisi koruptor.

Hakim Tertangkap Lagi, Pengadilan Darurat Korupsi

Sumber: DokICW

Jumat, 6 Oktober 2017 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono) dan seorang Anggota Komisi XI DPR RI (Aditya Anugerah Moha) karena diduga melakukan transaksi suap-menyuap. Transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh keduanya dilakukan untuk mempengaruhi hakim agar tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow.

Gelap Bantuan Traktor Tangan

Bantuan 75 traktor tangan dari APBD Sulawesi Selatan tidak jelas penyalurannya. Janggal sejak proses lelang.

JALAN berbatu sepanjang 30 meteran menghubungkan gudang itu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Waktu menunjukkan pukul 11.30 ketika Makassar Terkini mendatangi tempat penyimpanan alat pertanian itu pada Jumat 30 Juni 2017.

Di sana, hanya ada seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga gudang milik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan itu.

Pages