KPK Kembali OTT Oknum Pengadilan

foto: law-justice.co

Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang pengacara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat praktik korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan (4/5). Pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan itu diduga terkait dengan upaya memenangkan sebuah perkara yang sedang disidangkan pada pengadilan tersebut. Tentu ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa ada persoalan serius dalam konteks pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung.

Antisipasi Rancangan Undang-Undang Penyadapan

Foto: Tempo.co

Antikorupsi.org, 17 Juli 2018 – Sejak awal Februari 2018, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan mulai digulirkan. Pada akhir bulan Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyusun RUU Penyadapan tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2010, seharusnya segera dibentuk aturan atau legislasi mengenai penyadapan yang sesuai dengan putusan MK.

Melantik Hakim Pelanggar Etik

Foto: Tirto.id

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi pada Selasa, 27 Maret 2018. Arief akan menjalani masa jabatan kedua pada 2018 sampai tahun 2023. Arief sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2013. Sebagian pihak kecewa terhadap pelantikan Arief karena dirinya memiliki rekam jejak selaku pelanggaran etik.

Hatta Ali Harus Mundur dari Jabatan Ketua MA

sindonews.net

Lagi, “wakil tuhan” ditangkap KPK karena suap
HATTA ALI HARUS MUNDUR DARI JABATAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Sudah berulang kali kita saksikan di pemberitaan media Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum hakim dan penitera di lingkungan pengadilan. 13 Maret 2018, KPK kembali menangkap Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Tuti Atika karena diduga menerima suap dalam pengurusan perkara perdata yang akan disidangkan di PN Tangerang.

Hakim Tertangkap Lagi, Pengadilan Darurat Korupsi

Sumber: DokICW

Jumat, 6 Oktober 2017 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono) dan seorang Anggota Komisi XI DPR RI (Aditya Anugerah Moha) karena diduga melakukan transaksi suap-menyuap. Transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh keduanya dilakukan untuk mempengaruhi hakim agar tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow.

Matinya Nurani Lembaga Yudikatif

Lagi, untuk yang kesekian kali Hakim ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena melakukan korupsi. Setelah beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang Panitera di Pengadilan Jakarta Selatan, kini KPK melakukan OTT terhadap hakim tipikor di Bengkulu. Tertangkapnya hakim tipikor menambah panjang daftar hakim tipikor yang terjerat perkara korupsi.