Polemik Mitra dan Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja

Porgram kartu pra kerja yang baru diumumkan Pemerintah diklaim merupakan salah satu langkah penanggulangan COVID-19. Namun sejumlah persoalan muncul sejak program ini diluncurkan pada pertengahan Maret 2020 lalu. Mulai dari desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasi program yang menimbulkan banyak kontroversi. Meskipun dianggap program antisipasi pandemi, perlu diingat bahwa program kartu pra kerja ini sebenarnya merupakan janji kampanye Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu.

Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19

Public Accountability Review (PAR) Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19

Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Per tanggal 12 Mei 2020, total kasus COVID-19 sebanyak 14.749 dengan korban meninggal sebanyak 1.007 orang. Angka kematian akibat pandemi corona sekitar 6,8 persen. Rata-rata uji spesimen yang dilakukan sejak 2 Maret 2020 hingga 11 Mei 2020, pemerintah baru dapat menangani sekitar 1.557 uji spesimen.

Tunda dan Kaji Ulang Program Prakerja

Program kartu prakerja yang digagas oleh Presiden Jokowi di tengah kampanye pilpres 2019 menimbulkan polemik. Polemik utamanya berkenaan dengan proses pengadaan dan dugaan konflik kepentingan dibalik pemilihan pihak penyedia pelatihan prakerja, di mana salah satu penyedia, yaitu skillacademy.co, berafiliasi dengan staf khusus presiden Adamas Belva Devara. Kritik publik yang kuat kemudian berbuah mundurnya CEO Ruangguru tersebut dari jabatan staf khusus.

Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID - 19

Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19

Pengalaman Indonesia dalam penanganan berbagai bencana, khususnya bencana alam, baik tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor maupun gempa bumi memberikan gambaran umum adanya kerentanan dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya anggaran, karena potensi penyimpangan yang relatif tinggi. Berbagai kasus korupsi telah diungkap oleh penegak hukum maupun dilaporkan oleh masyarakat korban yang tidak mendapatkan hak atau bantuan mereka sebagaimana mestinya.

Korupsi dan Masalah Penanganan COVID-19 di Indonesia

Ilustrasi COVID-19, gambar dari Shutterstock

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia dan juga dunia, menuntut setiap negara untuk mengambil langkah cepat dalam menanganinya. Sehingga, negara perlu mengambil langkah untuk menyesuaikan berbagai prioritas, termasuk anggaran. Namun, penyesuaian atau realokasi anggaran ini harus berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas yang tepat, agar meminimalisasi celah fraud maupun korupsi.

Selengkapnya, silakan unduh presentasi Misbah Hasan dari SEKNAS FITRA, yang dibawakan dalam diskusi daring (9/4) dengan judul, "Korupsi dan Masalah Penanganan COVID-19".