Tindak Tegas PNS Koruptor

Foto: DetikNews.com

Pada tanggal 13 September 2018 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus koruptor. SKB tersebut merupakan tindak lanjut atas pembahasan yang berlangsung antara ketiga lembaga tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 September 2018.

Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018

ICW meramu kajian atas penyidikan kasus korupsi di seluruh Indonesia untuk periode 2018. Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaku korupsi, modus operandi, dan potensi kerugian negara/suap.

Hasil pemantauan ICW menemukan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 menurun terutama kasus korupsi yang ditindak oleh Kepolisian dan Kejaksaan jika dibandingkan dari tahun 2015. Banyaknya anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi, bahkan setingkat menteri, menandakan bahwa perlu ada upaya yang serius untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi.

Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Rendah

Sumber: Beritagar

Transparency International (TI) merilis hasil survei indeks persepsi korupsi 2018. Dalam survey terbarunya, Indonesia berada di ranking 89 dengan skor 38, naik 1 skor dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun hasil survei terbaru ini cukup melegakan, namun Pemerintah tidak bisa berbangga diri mengingat kenaikan skor IPK Indonesia di 2018 sebagian besar disumbang oleh perbaikan governance pada sektor ekonomi.

ICW Gelar SAKTI ASN

Sumber: Dok.ICW

Antikorupsi.org, Jakarta, 18 Oktober 2018 – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pertama kalinya. SAKTI ini diikuti oleh 14 peserta dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia. Tak hanya SAKTI ASN, sebelumnya ICW juga telah mengadakan SAKTI bagi pemuda dan guru. Tujuan SAKTI ini adalah melahirkan generasi-generasi antikorupsi dari berbagai sektor. Terkhusus bagi ASN, tujuannya adalah mencetak ASN antikorupsi yang dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kerja ASN.