Foto: Dok.ICW

Menagih Komitmen Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Korupsi di Sektor SDA

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan mendesak Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Pajak, dan Lembaga Ombudsman untuk segera mengambil langkah-langkah dalam upaya penegakan hukum Lingkungan dan korupsi di sektor sumber daya alam. ICW dan sejumlah LSM Lingkungan telah melaporkan kasus kejahatan lingkungan dan korupsi di sektor sumber daya alam ke penegak hukum serta instansi terkait, namun sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda kasus tersebut ditindaklanjuti.

Selain itu, kami juga mendesak agar aparat hukum untuk segera dapat menindak Korporasi yang jelas-jelas telah disebutkan dalam persidangan terlibat dalam kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Seperti kasus yang terjadi di Riau, yang telah dilaporkan oleh Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) KPK sejak 2014 yakni Korupsi perizinan di Riau yang melibatkan 20 perusahaan/korporasi penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Palalawan dan Kabupaten Siak. Dua puluh (20) perusahaan tersebut terkait dengan vonis pidana yang telah dijatuhkan kepada 1 orang Gubernur, 2 Bupati, dan 3 orang Kepala Dinas Kehutanan di Provinsi Riau terkait pemberian izin IUPHHK-HT. Sampai saat ini, penegak hukum termasuk KPK belum mampu menindak korporasi yang terlibat dalam kasus ini. Penegakan hukum terhadap kasus kejahatan lingkungan dan SDA hanya menyasar kepada individu danmasyarakat kecil.

Di Sumatera Selatan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan menemukan 5 (lima) perusahaan perkebunan kepala sawit yang jelas-jelas melangggar aturan dan berada dalam Hutan Margasatwa Dangku, Sumatera Selatan. Salah satunya PT BTS seluas 3.600 ha dimana 1.700 ha-nya berada dalam SM Dangku. Akibat dari pelanggaran ini berdasarkan hasil analisis WALHI Sumatera Selatan, kerugian negara mencapai Rp 118.302 miliar. Menurut Hadi Jatmiko, anggota Dewan Daerah WALHI Sumatera Selatan, kasus ini telah dilaporkan kepada KPK dan KLHK di Jakarta. Bahkan KLHK telah melakukan pengambilan koordinat di wilayah tersebut namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut baik dari KLHK maupun KPK terhadap kasus yang dilaporkan.

Begitu juga dengan Sumatera Barat. Berdasarkan data WALHI Sumatera Barat dari 79 Izin Usaha Pertambangan (IUP), 5 (lima) diantaranya memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan 21 IUP lainnya tidak memiliki IPPKH. Kondisi tersebut diperoleh dari hasil overlay antara peta kawasan hutan dari Keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor: SK.35/Menhut-II/2013 dengan peta IUP Sumatera Barat. Tercatat bahwa kawasan hutan yang masuk dalam IUP tersebut yakni 23.549,7 ha. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 7,39 miliar dari kewajiban land rent oleh perusahaan. Permasalahan yang terjadi di Sumatera Barat telah dilaporkan ke KPK dan Penegakan Hukum KLHK (Gakkum KHLK). Laporan tersebut telah direspon namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut yang serius.

Dalam konteks di Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) pernah melaporkan lahan Tahura di Kabupaten Pidie seluas 500 ha yang dijadikan hak milik. Pada waktu itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan sertifikat pemilik. Kasus ini sudah kami laporkan ke KLHK dan mereka sudah melakukan investigasi ke lapangan dan menemukan adanya penyimpangan. Namun hingga saat ini belum ada kelanjutan atas investigasi yang dilakukan.

Selain kasus kehutanan, kasus-kasus terkait tambang juga telah dilaporkan masyarakat kepada Kepolisan, Kementerian ESDM, Kejaksaan, dan KPK seperti kasus dugaan suap perizinan untuk izin usaha pertambangan dalam Kawasan Bukit Soeharto di Kalimatan Timur yang telah dilaporkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) ke KPK dan Polda Kaltim termasuk kasus tambang di kawasan padat pemukiman yang meninggalkan lubang-lubang eks tambang yang mengandung air beracun dan logam berat yang telah menelan korban berjumlah 243 orang 15 anak di kota Samarinda, 8 anak di Kutai Kertanegara, dan 1 orang Pasir Panajem Utara.

Persoalan lain adalah kurang transparannya penanganan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dimana standar penanganan pelaporan seperti; tidak jelasnya unit pengaduan masyarakat, umpan balik kepada pelapor, prosedur pelaporan, form/media pelaporan, batas waktu pelaporan untuk dugaan kasus-kasus kejahatan lingkungan di Kementerian dan Lembaga aparat penegak hukum yang semakin membuat penanganan terhadap kasus kejahatan lingkungan dan dugaan korupsi SDA yang dilaporkan masyarakat sulit ditelusuri jejak tindaklanjutnya.

Rekomendasi

Berdasarkan hal yang telah disampaikan dan terus diamati oleh ICW dan LSM Lingkungan seperti yang sudah dijelaskan di atas, kami mendesak pemerintah untuk segera memprioritaskan penanganan kasus-kasus kejahatan lingkungan dan korupsi di SDA antara lain:

  1. Membenahi sistem pelaporan dan unit pengaduan di setiap Lembaga/Kementerian dan aparat penegak hukum agar proses penanganan kasus yang dilaporkan masyarakat dapat transparan dan dapat ditelusuri jejak tindaklanjutnya.

  2. Penegak hukum harus lebih serius dalam menindaklanjuti laporan kasus kejahatan lingkungan dan korupsi di SDA serta melibatkan masyarakat sipil/LSM yang melaporkan kasus.

  3. Ombudsman harus berperan aktif berkoordinasi dengan penegak hukum dan Kementerian terkait dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat terkait kasus-kasus kejahatan lingkungan dan korupsi di sektor sumber daya alam, dan meminta kepala daerah mencabut izin-izin pengelolaan sumber daya alam (hutan, tambang, perkebunan) yang bermasalah, yang sudah menjadi rekomendasi dari hasil Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK.

  4. Mendesak aparat hukum tidak hanya menyasar individu dan masyarakat sebagai tersangka tetapi juga berani menindak Korporasi yang diduga terlibat dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan dan korupsi di sektor SDA.

  5. Meminta aparat hukum dan kementerian terkait (KLHK, ESDM, dll) menggunakan pendekatan Multidoor dengan menggunakan berbagai perangkat undang-undang dalam proses penegakan hukum bersama yang terkoordinasi terhadap kejahatan lingkungan

 

***

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

 

ICW, Walhi Sumatera Selatan, WALHI Sumatera Barat, WALHI Bangka Belitung, WALHI Sulawesi Tengah, JATAM, JATAM Kalimantan Timur, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA Aceh), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara (PLHK), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan, Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMIU) Sulawesi Tengah

 

Berbagai kasus kejahatan lingkungan dan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam yang telah dilaporkan ICW dan LSM Lingkungan






No

Kasus yang telah dilaporkan

Lembaga yang melaporkan

Pelaku yang dilaporkan

Lembaga Tempat Pelaporan

1

Tumpang Tindih kawasan hutan dengan izin

KOMIU Sulteng

 

 

 

Pembayaran PBB/pajak yang tidak terbayarkan

 

 

 

 

Kredit bank 800 milyar

 

 

 

 

Penerbitan IPK diluar Kewenagan

 

 

 

 

Pola pembayaran pajak (TBS) yang tidak sesuai2

 

 

 

2

Korupsi tambang- tambang dalam kawasan konservasi – (bukit Soeharto) , indikasi pencucian uang

Jatam

Bupati

Sudah dilaporkan ke KPK, terkait kasus sawit dengan tersangka bupati

3

Kasus lubang tambang di kaltim

Jatam Kaltim

 

 

 

Dana Jamrek, dana pasca tambang

PWYP

 

 

 

Penerimaan manfaat akhir dari usaha tambang, afiliasi kuat antara perusahaan dengan orang kuat di daerah

PWYP

 

 

 

Tambang illegal yang dilindungi

PWYP

 

 

4

Kasus Karhutla, 49 korporasi

Jikalahari bersama Eyes On the Forest

49 Korporasi (Sawit dan HTI)

Dilaprkan ke POLDA, Gakum/KLHK,

 

Korporasi penerima IUPHHK-HT dari Bupati Pelalawan dan Bupati Siak (sudah divonis pidana)

Jikalahari bersama Koalisi Anti mafia Hutan

20 Korporasi HTI di Riau

KPK

 

Perambahan di kawasan Hutan oleh perusahaan Sawit

Jikalahari bersama KRR

33 Perusahaan, 1 sudah tersangka

Polda Riau

 

Perambahan di kawasan Hutan oleh perusahaan Sawit

Jikalahari

38 Korporsi dan 15 Cukong (perorangan)

Bareskrim mabes Polri

Gakum KLHK

 

Perambahan kawasan hutan oleh Cukong di Kabupaten Bgkalis

Jikalahari

1 Orang Cukong

Gakum KLHK

5

Tambang dalam kawasan hutan, manipulasi peta kawasan hutan

Walhi Sumatera Selatan

 

Laporan sudah disampikan ke Polda, KPK

 

Perkebunan sawit dalam kawasan hutan produksi dan Suaka Marga Satwa Dangku, di Musi Rawas dan Musi Banyuasin

 

PT. BTS di Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Lonsum di Kabupaten Musi Rawas

Belum ada penindakan yang dilakukan oleh lembaga terkait baik KPK dan KLHK.

6

Tambang Timah Laut tanpa memiliki izin lingkungan

Walhi Babel

PT. Semesta Surya Persada, Stanindo Inti Perkasa

Advokasi ke DPRD, Pemda, Gugatan ke Pengeadilan, Aksi masa, gugatan ke KIP untuk akses data2 perzinan

 

Industri HTI seluas 65000ha

 

 

 

7

Underground mining dugaan dalam kawasan hutan,

 

 

LAporan ke Polri/Tipiter

 

Indikasi adanya pelanggaran HAM

 

 

10 laporan disampikan kepada KLHK dan direspon

8

Tambang yang dikuasai perusahaan besar, penyelidiman Gakum perambaha kawasan konservasi

Walhi Sulteng, Rio Tinto

Bumi Resource

Masuk ke Proses Pengadilan, kalah dalam gugatan

 

“Kompetensi Absolut/ Putusan akhir (TUN) yang mengakibatkan gugatan CSO dibatalkan

 

PT CPM

KLHK sudah melakukan penyidikan , terbentur Pemilik yang berpengaruh secara bisnis dan politik

 

Isu GNSPDA Perkebunan SAwit, tidak terdengar kelanjutannya

 

 

KPK

 

Data industry sawit yang tidak (sengaja) lengkap yang memberikan ruang bagi hilangnya potensi pajak/kerugian negara

 

 

 

 

 

 

 

Laporan kasus oleh Bupati

 

PT HIP

Kasus di SP3 kasus kadaluarsa

 

Mabes Polri lebih merespon kasus yang dilaporkan oleh perusahaan

 

 

 

9

3 perusahaan perkebunan: izin tanpa pelepasan kawasan

PLHK Kaltara

 

 

 

Konflik BPN dan Program Perhutanan Sosial

 

 

 

10

7 kasus SDA yang dilaporkan ke Polri, Ombudsaman, KPK

MaTA Aceh

 

 

 

Ada 164 izin usaha disektor SDA, 7 izin masuk dalam hutan lindung

 

 

 

 

Counter:
0

Foto: kbr.id

Dalam buku bersampul merah itu terdapat nama-nama pejabat publik yang diduga menerima gratifikasi...
Koalisi masyarakat sipil SDA meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius...

Foto: Dok.ICW

Segera mengambil langkah-langkah dalam upaya penegakan hukum Lingkungan dan korupsi di sektor...

Foto: Detiknews.com

Siapapun yang menjadi bagian dari KPK harus menjunjung tinggi penegakan etik di lembaga tersebut.