Tes keperawanan langgar hak pendidikan dan tidak sensitif gender
45 persen calon hakim adhoc tipikor bermasalah dan 53 persen diragukan kredibilitas
Sadar atau tidak sadar, langkah Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi telah melanggar konstitusi.
Perkembangan 6 Sidang Judicial Review di MK Tentang Kewenangan Banggar DPR
Penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon (tunggal) hakim MK dari unsur pemerintah patut dipertanyakan
Ketika upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan, ternyata masih ada yang “mendukung” koruptor.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera eksekusi putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) terkait dengan dana BOS dan BOP.
Sidang Gugatan Warga Negara (CLS ) Swastanisasi Air Masuk Pemeriksaan Pokok Perkara
Indonesia Corruption Watch resmi membuka Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) pada Senin, 24 Juni 2013 di kantor ICW. SAKTI diselenggarakan pada 24 Juni...
Upaya melindungi terpidana korupsi dari eksekusi merupakan sikap memalukan yang ditunjukan oleh Kepolisian. Ini sikap kontraproduktif terhadap...
Pernyataan bersama KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA
Release Bersama Koalisi Tolak Kurikulum 2013
Kepada Yang Terhormat Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia
Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
Tahapan pemilu pasca penetapan pasangan calon adalah dimulainya fase kampanye peserta pemilu.
Sepuluh Partai Politik beserta nomor urutnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) un
Release Bersama ICW dan FMGJ terkait kasus pengadaan barang di sekolah DKI Jakarta
Release Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan

Pages