Asian Agri Group akhirnya menyatakan mampu membayar denda akibat pengemplangan pajak yang telah dilakukannya. Namun, pembayaran dilakukan dengan...
Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai SATU MILIAR RUPIAH...
para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif...
Pernyataan Pers Bersama Terhadap Putusan PTUN No 139/G/2013/PTUN-JKT
Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan 17 – 19 Desember 2013 adalah hajat besar masyarakat sipil untuk mendorong perbaikan pengelolaan...
Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (9 Desember 2013) dan memperkenalkan jiwa anti
Upaya eksekusi paksa ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran sekaligus mendorong semua sekolah untuk memperbaiki tata kelola anggaran...
Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 11 November 2013 akan meminta SMPN 67 Jakarta Selatan untuk menyerahkan dokumen keuangan...
Masyarakat Sipil Akan Kawal Penanganan Kasus korupsi di Provinsi Kaltim
Masyarakat Sipil Akan Kawal Penanganan Kasus korupsi yang diperiksa dan diadili di Provinsi Riau
Proses rekrutmen CPNS sering dijadikan sumber dana illegal yang cukup besar melalui praktek suap, pemerasan, dan pungli. Praktek ini sulit ditindak...
Dana pendidikan masih menjadi sasaran empuk koruptor. Demikian salah satu kesimpulan hasil kajian ICW atas kasus korupsi pendidikan dalam satu...
Tes keperawanan langgar hak pendidikan dan tidak sensitif gender
45 persen calon hakim adhoc tipikor bermasalah dan 53 persen diragukan kredibilitas
Sadar atau tidak sadar, langkah Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi telah melanggar konstitusi.
Perkembangan 6 Sidang Judicial Review di MK Tentang Kewenangan Banggar DPR
Penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon (tunggal) hakim MK dari unsur pemerintah patut dipertanyakan
Ketika upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan, ternyata masih ada yang “mendukung” koruptor.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera eksekusi putusan KIP (Komisi Informasi Pusat) terkait dengan dana BOS dan BOP.
Sidang Gugatan Warga Negara (CLS ) Swastanisasi Air Masuk Pemeriksaan Pokok Perkara

Pages