Mari memantau kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 dan mendorong transparansi serta akuntabilitas implementasinya. Laporan pengaduan dari masyarakat akan menjadi masukan kepada lembaga terkait seperti Ombudsman, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Masyarakat juga dapat menghubungi posko pemantauan Jaringan Anti-Korupsi di 13 daerah yang dirinci pada halaman pengumuman posko pengaduan.