Bilang sama gubernur dan wali kotamu itu: Mapugada!” Apa tuh Bang, Mapugada?
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk dana kapitasi melalui Badan Penyelengg
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pida
Korupsi kepala daerah tak kunjung berhenti.
Biaya politik pemilihan kepala daerah yang tinggi dianggap sebagai penyebab korupsi kepala daerah
Akhir-akhir ini orang kembali membicarakan hubungan antara etika dan hukum.
Dalam beberapa diskusi sering terlontar pertanyaan dan pernyataan: mengapa setelah Komisi Pembera

Foto: Dok.ICW

Jangankan mendapatkan pelaku utama, faktanya hingga saat ini pihak kepolisian tak kunjung berhasil mengungkap dua orang pelaku penyiraman air keras...
Rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi.

Foto: Detiknews.com

Rakyat sebagai pemilik mandat dapat melaporkan kepada kepolisian bahwa anggota DPR dan atau DPR telah secara sah melanggar Pasal 122 (k) UU MD3.

Foto: Dok.ICW

Rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada DPR.  Lembaga DPR melaksanakan kekuasaan itu.
Pemerintah telah mematok anggaran dana desa pada 2018 sebesar Rp 60 triliun.
Tudingan bahwa praktik ”mahar politik” terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah-daerah lain
Sejak awal Desember, dua bulan yang lalu, banyak yang sudah menduga bahwa vonis Mahkamah Konstitu
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak angket DPR terhadap KPK telah dibacakan.
Pertengahan Desember lalu tak kurang dari sembilan media massa dan lima kelompok masyarakat sipil
Gagasan DPR untuk mengajukan dan mengkaji ketentuan tentang korupsi di sektor swasta pada Rancang
Belakangan bermunculan pengakuan para bakal calon kepala daerah yang gagal mencalonkan diri dalam

Foto: Dok.ICW

Etika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan hakimnya menjaga kehormatan martabat pribadi dan jabatan.
Baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan pengharga

Pages