Foto: Nasional Kompas

KPU meminta pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah agar ada pasal yang mengatur masalah calon kepala daerah yang...
Beberapa waktu terakhir, ada kesan bahwa semangat nasional terkait agenda pemberantasan korupsi m
Berita tertangkapnya hakim, panitera, dan seorang advokat atas dugaan suap pada pengadilan tingka
Sebanyak 75 kepala daerah ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD di
Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan selalu menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi in
Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang sudah masuk da
Ketua KPK Agus Rahardjo baru-baru ini menyatakan pihaknya akan mengumumkan beberapa calon kepala

Foto: Tribunnews.com

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Bimanesh Sutarjo, dokter RS Medika Permata Hijau, Jakarta, karena merintangi penyidikan kasus korupsi...

Sumber: Detiknews.com

Ada rumor bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan UU MD3. Padahal, undang-undang itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
Bilang sama gubernur dan wali kotamu itu: Mapugada!” Apa tuh Bang, Mapugada?
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk dana kapitasi melalui Badan Penyelengg
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pida
Korupsi kepala daerah tak kunjung berhenti.
Biaya politik pemilihan kepala daerah yang tinggi dianggap sebagai penyebab korupsi kepala daerah
Akhir-akhir ini orang kembali membicarakan hubungan antara etika dan hukum.
Dalam beberapa diskusi sering terlontar pertanyaan dan pernyataan: mengapa setelah Komisi Pembera

Foto: Dok.ICW

Jangankan mendapatkan pelaku utama, faktanya hingga saat ini pihak kepolisian tak kunjung berhasil mengungkap dua orang pelaku penyiraman air keras...
Rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi.

Foto: Detiknews.com

Rakyat sebagai pemilik mandat dapat melaporkan kepada kepolisian bahwa anggota DPR dan atau DPR telah secara sah melanggar Pasal 122 (k) UU MD3.

Foto: Dok.ICW

Rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada DPR.  Lembaga DPR melaksanakan kekuasaan itu.

Pages