Kutukan sumber daya alam tak hanya terjadi di negara di Afrika, namun juga Indonesia. Negara yang berlimpah kekayaannya terjerat pada kemiskinan struktural yang cukup parah. Jurang yang kaya dan miskin kian menganga. Menurut harian Bisnis Indonesia (24 September 2016), rasio gini penguasaan tanah di Indonesia pada 2016 mendekati angka 0,58 atau 1% penduduk berkuasa atas 59% sumber daya agraria, tanah dan ruang.

Dalam sebuah diskusi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) muncul satu pertanyaan yang cukup menggelitik: mengapa kasus korupsi masih terjadi di lembaga-lembaga yang laporan pengelolaan anggarannya dinilai baik oleh BPK? Ada daerah yang dalam beberapa tahun belakangan selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi kepala daerah dan birokrasinya juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Bahkan, dalam kasus terakhir yang terjadi di Kementerian Desa, diduga terjadi praktik suap dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor BPK.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigadir Jenderal Aris Budiman, memenuhi undangan Panitia Angket KPK. Adapun pertemuan tersebut bertujuan mendalami isu terkait dengan kesaksian Miryam S. Haryani, yang mengatakan telah terjadi pertemuan beberapa penyidik dan Direktur Penyidikan KPK dengan anggota Komisi III DPR. Pada saat yang sama, pimpinan KPK telah mengeluarkan sikap untuk tidak merekomendasikan Aris hadir dalam forum angket tersebut.

Masih pagi benar, Rabu 9 Agustus 2017, ketika kantor Kepolisian Los Angeles menerima informasi penyekapan seorang wanita dan anak di satu perumahan di North Edinburgh Avenue di Beverly Grove, Los Angeles, California, AS. Polisi pun mengepung rumah itu. Penyekapnya diduga bernama Johannes Marliem, orang Indonesia yang telah menjadi warga negara Amerika Serikat.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Pamekasan pada 2 Agustus 2017 lalu, menambah panjang daftar kasus korupsi menyangkut dana desa.

Pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  dengan  berbagai  upaya,  baik  pencegahan  maupun  penindakan.  Pengorganisasian  masyarakat, advokasi  isu,  maupun  sosialisasi  kebijakan  anti  korupsi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  upaya  tersebut,  termasuk  dalam  penegakan  hukum.  Lembaga  peradilan  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  pemberantasan  korupsi,  terutama  dalam  upaya  penjeraan  koruptor. 

Patrialis Akbar tentu tidak akan menjadi pesakitan seandainya ia paham bahwa dirinya adalah "wakil Tuhan". Pekan-pekan ini kita melihat, melalui sejumlah kesaksian yang muncul dalam persidangan, bagaimana sebagai hakim-kedudukan yang mendapat julukan "wakil Tuhan"-ia menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, demi kenikmatan pribadi.

Seratus dua puluh lima hari telah berlalu sejak penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Senin (14/8) akhirnya Novel Baswedan diperiksa sebagai saksi korban kasus penyiraman air keras yang dialaminya.