Suap dalam permainan perolehan suara pada pileg dinilai sebagai modus korupsi baru.

MESKIPUN sudah memasuki tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), namun dugaan korupsi pada pemilu legislatif (pileg) akan terus dikejar kejaksaan. Sebagai delik pidana korupsi, kejaksaan memiliki banyak waktu untuk mengungkap kasus suap yang terjadi seputar penggelembungan perolehan suara yang diduga melibatkan calon anggota legislatif, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) lainnya.

KEJAKSAAN Agung (kejagung) mempertimbangkan eksepsi terdakwa perkara korupsi pungutan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Romli Atmasasmita. Dalam sidang Senin (18/5), Romli menyatakan ia hanya menjalankan tugas dari Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dengan kata lain bahwa sejak era reformasi, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya dan sarana untuk memberantas korupsi di Indonesia yang sudah endemis dan sistemis.

Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rp 190 M

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan terus menggelinding. Dalam perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menkes Ahmad Sujudi sebagai tersangka dalam proyek yang menelan anggaran Rp 190 miliar tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berusaha mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana stimulus yang menyeret politikus PAN Abdul Hadi Djamal. Karena itu, KPK menjadwalkan kembali pemanggilan Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhonny Allen.

Pemerintah mendahulukan opsi pidana dengan menyusun petunjuk pelaksanaan Paksa Badan.

KEBERADAAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tinggal delapan bulan lagi, tepatnya berakhir 19 desember 2009, sesuai tenggat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) tiga tahun lalu. Namun lonceng kematiannya akan bergema pada 30 September 2009, saat DPR periode 2004-2009 berakhir.

DRAF Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara mengandung multiancaman yang dapat mengembalikan Indonesia ke era kegelapan seperti saat rezim Orde Baru. Selain memasung demokrasi dan kebebasan pers, RUU tersebut juga menghalangi penegakan hak asasi manusia (HAM), tranparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta berpotensi memidanakan semua pihak yang dianggap melanggar membocorkan kerahasian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bersuara terkait berlarut-larutnya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) di DPR. Komisi merasa tak memiliki banyak amunisi untuk mendesak wakil rakyat supaya segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan janjinya untuk mulai menyisir harta para pasangan capres-cawapres. Secara serentak, kemarin (19/5) mereka memulainya dengan mengecek kekayaan tiga capres: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri (Mega), dan Jusuf Kalla (JK).