Setelah tiga bulan, akhirnya kasus pembunuhan terhadap AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), terungkap. Tepat 100 hari sejak mayat Prabangsa ditemukan di laut dekat Pelabuhan Padangbai pada 16 Februari lalu, polisi berhasil meringkus para pelaku pembunuhan itu kemarin (25/5).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga enam partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 memanipulasi laporan dana kampanye pemilu legislatif (pileg) 2009 yang dilaporkan ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) 24 April lalu.
Mantan pejabat PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ranendra Dangin, mengakui pembagian dana merupakan hal biasa di RNI. "Saya akui pernah menerima selain ini," ujar Ranendra saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Bulyan Royan, anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin dieksekusi hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Ferry Wibisono menyatakan, eksekusi dilakukan setelah putusan hakim terhadap terpidana Bulyan telah berkekuatan hukum tetap.
Sidang lanjutan dugaan korupsi dana stimulus yang melibatkan Komisaris PT Kurniadjaya Wirabhakti Hontjo Kurniawan mulai memasuki tahap pembuktian. Saksi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor kemarin membeberkan bagaimana aliran uang kepada politisi Abdul Hadi Djamal terjadi.
Peluang untuk disahkannya RUU Pengadilan Tipikor oleh DPR masa jabatan sekarang semakin tertutup. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ''mengadu" ke presiden ihwal tidak kunjung selesainya RUU Pengadilan Tipikor dibahas di DPR. Untuk itu, pemerintah berancang-ancang mengeluarkan perppu jika pada saatnya RUU tersebut tidak bisa dituntaskan DPR. Dalam hal ini, waktu yang tersisa untuk bertemunya para wakil rakyat itu adalah pada masa sidang Juni-Agustus.
“Jaksa tak bisa membedakan mana saksi dan tersangka,” kata Romli.
Jaksa penuntut umum kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) menyebutkan bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo sebagai pelaku dalam kasus tersebut.
Departemen Keuangan tidak mengizinkan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya membuka 18 rekening yang digunakan menampung biaya perkara. Alasannya, menurut Herry Purnomo, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki rekening-rekening tersebut.
Fitra: Jangan Membebani Keuangan
Anggota DPRD merasa uang itu merupakan penghargaan.
Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran meminta agar kebijakan pemberian uang pesangon--bahasa resminya uang jasa pengabdian--mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Jangan sampai pemberian tunjangan ini membebani keuangan daerah,” kata Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan kemarin.
KOALISI Penyelamatan Pemberantasan Korupsi menolak usulan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana (RUU Pengadilan Tipikor) DPR yang akan memasukan pengaturan Pengadilan Tipikor ke RUU Peradilan Umum.
