Sejak tahun 2010 lalu ICW telah memfasilitasi peran serta masyarakat, baik melalui kegiatan pelatihan, penguatan kapasitas, pembentukan organ baru (CSO) anti korupsi di berbagai daerah, serta ajakan berpartisipasi melalui donasi publik dan dukungan moril untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh ICW.
Menggalang Dukungan Publik untuk Keberlanjutan Gerakan Anti Korupsi
Korupsi biasanya terjadi karena pejabat publik yang terpilih, baik melalui mekanisme seleksi internal pemerintah ataupun seleksi politik, tidak benar-benar teruji rekam jejaknya. Proses seleksi yang koruptif, disertai dengan praktek penyuapan antara kandidat dan pemegang otoritas, membuat merit systemsebagai prinsip dalam seleksi, kaderisasi, mutasi dan promosi pejabat negara tidak dipertimbangkan sama sekali. Bisa dikatakan, korupsi di sektor hilir adalah konsekuensi dari korupsi yang terjadi di sektor hulu.
CSO yang aktif melakukan advokasi merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. ICW sebagai salah satu CSO yang bergerak pada isu anti korupsi menyadari bahwa pengawasan terhadap berbagai macam proses pengambilan kebijakan publik harus terus dilakukan guna mengurangi masalah korupsi. Selain itu, mendorong perubahan kebijakan publik yang berdimensi pada kepentingan publik luas merupakan sasaran advokasi yang strategis agar publik menerima manfaat dari kebijakan publik yang dibuat oleh Negara.
Untuk mengefektifkan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat, ICW berusaha menyediakan instrumen yang mudah digunakan(user friendly). Harapannya, instrumen yang telah disusun oleh ICW dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat pada umumnya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan sektor publik.
Mendesain Modul Pemantauan Kerugian Keuangan Negara Sektor Sumber Daya Alam (SDA)
Pada 4 Juli 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Ngobrol Santai Antikorupsi: Keadilan Bagi Pejuang Lingkungan bertempat di Kantor ICW. Hadir sebagai narasumber yaitu Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Dr. Sugeng Priyanto, M.Si, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); serta Zenzi Suhadi, selaku aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (30/6) lalu secara resmi menerbitkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/kota. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum 2019. Aturan ini sejak awal ditolak oleh sejumlah elit Partai Politik (Parpol), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pengawasan Pemilu.
Selasa (3/7/2018) malam, suasana di Aceh kelam dan mencekam. Beredar kabar dari grup Whatsapp terkait penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, oleh KPK di dua tempat berbeda.
Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/ Kota. Pengundangan yang dituangkan dalam Berita Negara No. 843 Tahun 2018 ini seharusnya mengakhiri perdebatan legalitas PKPU sebagai produk hukum secara prosedur.
Politik uang masih tetap menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak jilid tiga. Jumlahnya makin banyak menjelang hari pemungutan suara.
PENGUMUMAN PENDAFTAR SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI)
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) 2018
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
|
No. |
