KASUS mafia pajak yang diungkap Unit Pidum Satreskrim Polwiltabes Surabaya dilaporkan terbesar berdasar sisi finansial. Jika dibandingkan dengan kasus Gayus Tambunan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 25 miliar, kerugian gara-gara sindikat mafia pajak di Surabaya diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Namun, karena melibatkan lembaga hukum, yakni kejaksaan, dan jenderal Polri serta pejabat Ditjen Pajak, kasus Gayus lebih menonjol.

KPK Tegaskan Tidak Hanay Mengarsipkan

Kasus mafia pajak yang dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan diindikasikan terorganisasi dan melibatkan banyak kalangan dalam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) aparat Ditjen Pajak.

TERUNGKAPNYA aliran dana Rp 50 juta dari Gayus ke hakim Muhtadi Asnun yang menyidangkan perkaranya mendapat apresiasi dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun, Satgas yang sejak awal concern dengan kasus Gayus, meminta semua pihak menunggu pemeriksaan tuntas. Sebab, ada dugaan jumlah yang diterima lebih dari Rp 50 juta.

"Saya belum yakin bahwa itu (Rp 50 juta) jumlah yang sebenarnya. Beri waktu untuk (selesaikan) pemeriksaan dulu," kata anggota Satgas Mas Achmad Santosa saat dihubungi Jawa Pos kemarin (17/4).

Terungkap setelah Dicecar Pertanyaan oleh Penyidik

Benarkah Gayus Halomoan P. Tambunan, aktor dalam kasus mafia pajak, "hanya" memberikan uang Rp 50 juta kepada hakim yang menangani perkaranya? Pertanyaan ini masih terus dikembangkan penyidik tim independen. Pengembangan dilakukan setelah muncul pengakuan dari Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim perkara penggelapan dengan terdakwa Gayus, bahwa dia diberi Rp 50 juta.

SATU per satu skandal mafia di tubuh penegak hukum dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terungkap. Mulai kasus Gayus H. Tambunan yang menimbulkan efek domino di Ditjen Pajak, kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tiap-tiap institusi menyikapi skandal sistemis tersebut dengan keseriusan yang berbeda.

Istilah mafia sering dipakai untuk menjelaskan jejaring rezim korupsi, yang kini mulai terbongkar di sana-sini. Karena bersifat korupsi transaktif, mafia pajak termasuk yang paling sulit dibongkar.

Tak satu pun kata yang adekuat memotret kondisi keparahan tingkat korupsi di Indonesia. Bahwa kerusakan sudah sedemikian mencemaskan, hal itu terefleksi dari penjabaran kasus Gayus HP Tambunan.

Selain berpotensi menggeret mafia kasus kelas kakap, Gayus tak hanya jadi jendela, melainkan pintu yang terbuka makin lebar untuk melihat gurita korupsi di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memberantas mafia penebangan liar (illegal logging).

Perampasan dan penyitaan harta koruptor dan penerapan hukuman terberat adalah sebagian solusi yang disodorkan sejumlah pakar untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela (Kompas, 7/4).

Sebelumnya, ada dorongan untuk menerapkan hukuman mati, seperti yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Mahkamah Konstitusi mengamini penerapan hukuman mati dan menawarkan langkah lain, lustrasi, seperti yang diterapkan oleh Latvia (Kompas, 6/4). Bagaimana implementasinya?

Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menguji aturan yang dinilai merintangi hak DPR untuk menggulirkan mosi pemakzulan presiden/wakil presiden (Kompas, 15/4/2010). Hilangnya rintangan ini diharapkan melancarkan penyelesaian skandal penalangan Bank Century (Centurygate).