Mabes Polri terus berupaya menuntaskan kasus dugaan suap sengketa ikan arwana yang melibatkan Komjen Susno Duadji. Dalam waktu dekat, penyidik berencana memeriksa sejumlah saksi penting. Termasuk Ho Kian Huat, investor Singapura, yang saat itu menyewa pengacara Haposan Hutagalung.

"Nanti Mister Ho ini juga diperiksa," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kemarin. Penyidik akan meminta keterangannya sebagai saksi. Dari pemeriksaan sementara, Haposan yang saat itu bertindak sebagai pengacara Ho mengaku tergerak untuk mencoba menyuap atas inisiatif sendiri.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji kembali diperiksa sebagai saksi dalam perkara penangkaran arwana di Riau, yang juga menjeratnya sebagai tersangka. Susno diperiksa untuk tersangka Sjahril Djohan dan Haposan Hutagalung. Susno diduga menerima suap terkait penanganan perkara tersebut.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat untuk membuka pendaftaran calon pimpinan KPK pada 25 Mei 2010.

”Putusan resmi hari ini, pendaftaran diumumkan di koran mulai 25 Mei 2010,” kata Ketua Panitia Seleksi Patrialis Akbar, seperti dikutip Antara, setelah rapat perdana Panitia Seleksi di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (17/5).

Patrialis menjabat Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Seleksi KPK yang ditandatangani pada 8 Mei 2010.

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (17/5), menghukum empat anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Meski keempat penerima cek perjalanan itu dihukum, hingga saat ini yang diduga sebagai pemberi cek itu masih melenggang.

Mereka yang diduga memberikan cek perjalanan, yakni Direktur PT Wahana Esa Sejati Arie Malangjudo dan pemilik PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti, belum dijerat pidana.

WACANA bergantung pada kepolisian menguat. Rencana penarikan empat penyidik KPK oleh Polri seperti membuka luka lama. Sejak awal KPK terbentuk, telah berkali-kali penyidik, perwira, ataupun auditor di KPK diancam akan ditarik. Tidak jarang penarikan itu dikaitkan dengan kasus strategis dan mafia besar yang sedang ditangani KPK.

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan manuver penguatan kembali partai- partai koalisi lewat pembentukan Sekretariat Bersama semakin mengaburkan jalan keluar politik dan hukum atas kasus Century.

Kegamangan yang meluas di masyarakat harus mampu dibuat terang oleh komunitas politik dan institusi hukum. Kasus Century memerlukan pemaknaan baru agar tidak ”terlalu” tampak sebagai alat dagangan politik.

Pemerintah membentuk forum koordinasi dan konsultasi penegak hukum antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Polri (4/5). Forum itu dinamai Mahkumjakpol.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Mahkumjakpol penting karena penegakan hukum di Indonesia masih bergelut dengan permasalahan internal berupa koordinasi dan konsultasi antarlembaga. Ini yang perlu dibenahi agar sistem hukum mampu menjawab tantangan utama penegakan hukum dan keadilan (Kompas, 5/5).

Mabes Polri telah menangkap Komisaris Jenderal Susno Duadji atas dakwaan kasus suap PT SAL (Samah Arowana Lestari). Diberitakan bahwa Susno tak gentar dan akan terus melakukan perlawanan terhadap Mabes Polri.

Masyarakat masih menunggu penuntasan kasus hukum Bank Century. Kepergian Sri Mulyani Indrawati ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia jangan sampai membuat kasus Bank Century ikut terhenti.

Menurut Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, yang paling penting saat ini adalah penuntasan kasus Bank Century yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya membutuhkan penyidik independen, namun juga penuntut independen. Independensi dibutuhkan agar KPK tidak bergantung pada penyidik dari Polri dan penuntut dari Kejaksaan Agung yang seharusnya menjadi objek supervisi.

''Bagaimana KPK bisa independen kalau masih bergantung pada Polri dan Kejaksaan Agung. Selamanya KPK akan terus mengalami resistansi dari lembaga penegak hukum lain,'' ujar hakim konstitusi Akil Mochtar kemarin (16/5).