Pelimpahan Korupsi Tiket Tunggu BPKP

Tentukan Penghitungan Kerugian Negara

Pelimpahan kasus dugaan penggelembungan harga (markup) tiket pesawat diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke tahap penuntutan sedikit terhambat. Meski sudah merampungkan sebagian besar pemeriksaan, para penyidik pidana khusus Kejagung masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Satgas Minta Tuntaskan Kasus Pajak Asian Agri

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum gerah karena terkatung-katungnya penanganan kasus penggelapan pajak Asian Agri. Satgas pimpinan Kuntoro Mangkusubroto itu kembali menjadwalkan pertemuan dengan penyidik Ditjen Pajak Kemenkeu untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Sudah disiapkan surat kepada Menkeu," kata Darmono, anggota satgas tersebut, di Jakarta kemarin (19/5). Dalam surat itu, satgas meminta penyidik melaksanakan kesepakatan antara penyidik pajak, jaksa penuntut umum (JPU), dan satgas saat gelar perkara 31 Maret lalu.

Latih Penyidik di LN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sembarangan merekrut calon penyidik. Meski penyidik itu merupakan pinjaman dari Polri, mereka harus menjalani pelatihan dan pendidikan khusus minimal tiga bulan.

''Bahkan, untuk fresh graduate, pendidikannya bisa sampai sembilan bulan,'' ucap Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di kantornya kemarin (19/5).

Eks Dirut Pos Batal Bebas

Mantan Direktur Utama PT Pos Indo­nesia Hana Suryana harus membiasakan hidup di balik jeruji tahanan. Sebab, majelis kasasi Mah­kamah Agung (MA) membatalkan putusan bebas terpidana kasus korupsi dan mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU). Dia diganjar pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta atau subsider lima bulan kurungan badan.

Inggris Bantu KPK Usut Suap Migas Innospec Inc

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap kepada para pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina dari perusahaan minyak asal Inggris, Innospec Inc. Setelah menetapkan kasus tersebut ke tahap penyelidikan, KPK akan menggandeng badan antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), untuk mendapatkan data tentang kasus Innospec.

Dua Kasus Baru Siap Bidik Susno Duadji

Pengacara Tuduh Ada Upaya Kriminalisasi

Mabes Polri membuka satu per satu kasus hukum yang melibatkan Komjen Pol Susno Duadji. Setelah dugaan suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL), polisi sedang menyelidiki kasus lama saat Susno menjabat Kapolda Jabar. Mantan Kabareskrim itu diduga memotong anggaran pengamanan pilkada Jabar pada 2009.

SBY Tunjuk Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan

Sri Mulyani Minta Agus dan Amy Reformasi Birokrasi Kemenkeu

Teka-teki siapa pengganti Sri Mulyani Indrawati akhirnya dijawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tadi malam. Presiden menunjuk Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan. Presiden juga mengangkat Dirjen Anggaran Anny Ratnawati menjadi wakil menteri keuangan.

Bantu Sindikat, Kompol Arafat Dipecat

Karir penyidik muda Bareskrim Mabes Polri Kompol Muhammad Arafat Enanie selesai sudah. Sidang majelis kode etik Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri merekomendasikan agar Arafat diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat. Arafat dinilai terbukti bertindak di luar wewenang dan melanggar peraturan Kapolri dalam menangani kasus Gayus Tambunan.

''Surat rekomendasi pemberhentian akan diserahkan kepada Kabareskrim untuk ditindaklanjuti,'' ujar Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombespol Zulkarnaen kemarin.

Risco Serahkan Duit ke Jhonny Allen

Saksi Kunci Kasus Suap Politikus Demokrat
Mantan ajudan politikus Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, yang tahun lalu sempat menghilang, akhirnya muncul. Pria bernama Risco Pesiwarissa itu kemarin (18/5) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menemui penyidik KPK terkait dengan kesiapannya untuk bersaksi tentang duit suap Rp1 miliar yang diserahkan kepada Jhonny terkait dengan proyek Kemenhub.

Ongkos Haji; Pemborosan Rp 2,3 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi inefisiensi atau pemborosan biaya perjalanan haji hingga 253,6 juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 2,3 triliun selama tahun 2007-2009. Kementerian Agama diharapkan mengkaji kembali biaya perjalanan haji sehingga ongkos perjalanan haji tahun ini bisa diturunkan.

Temuan inefisiensi biaya perjalanan haji itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat KPK dengan Komisi VIII DPR, Selasa (18/5) di Jakarta. ”Ada inefisiensi biaya penerbangan haji tahun 2007-2009 sebesar 253,6 juta dollar AS,” ujar Wakil Ketua KPK M Jasin.

Subscribe to Subscribe to