Indonesia Corruption Watch menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 rentan korupsi. Oleh karena itu, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memantau secara serius masalah itu.

”Kami temukan potensi indikasi korupsi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini, terutama di pelayanan jemaah,” kata Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas seusai melapor kepada Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di Jakarta, Rabu (23/6).

Maruli Pandapotan Manurung, mantan Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (23/6), menolak menandatangani surat penangkapan terhadap dirinya. Sebab, sejak Selasa lalu dirinya tetap berada di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diperiksa intensif. Dengan demikian, jika polisi hendak menangkapnya, itu merupakan hal yang aneh.

Integrasi perekonomian dunia telah membawa manfaat bagi laju pertumbuhan ekonomi, transaksi keuangan, dan perdagangan.

Namun, konsekuensi integrasi tersebut adalah rentannya suatu negara terhadap kejutan dari luar (external shock) melalui perdagangan dan investasi ataupun sektor keuangan. Shock atau kejutan eksternal dapat mengakibatkan suatu negara menghadapi krisis likuiditas dan berpotensi menimbulkan gangguan destabilisasi perekonomian nasional.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengusulkan agar Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan langsung lima orang, bukan seorang calon seperti yang selama ini diinginkan. Langkah itu lebih praktis, hemat, dan tidak menguras energi politik untuk memperdebatkan hal yang tidak terlalu penting, semacam masa jabatan anggota KPK yang baru itu setahun atau empat tahun.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Institut untuk Demokrasi dan Perdamaian, Hendardi menilai, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tetap perlu dievaluasi. Karena itu, rencana Petisi 28 untuk mempersoalkan keberadaan Satgas yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 itu seharusnya dipandang sebagai upaya warga negara untuk berkontribusi dalam penataan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebesar Rp 100 juta yang diduga terkait suap kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Total uang yang disita dalam perkara ini menjadi Rp 372 juta.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, uang Rp 100 juta itu awalnya diberikan pegawai BPK berinisial G kepada tukang ikan. ”Saat ini KPK sedang mendalami apakah uang itu terkait dengan suap yang diberikan kepada pejabat BPK Jawa Barat berinisial S,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/6).

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menilai, keberadaan 1.200 izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur terlalu banyak. Bupati dan wali kota terkesan menikmati sesuatu dengan mengobral izin.

”Kami akan telaah lebih jauh dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengatasi masalah tambang ini,” kata anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (23/6).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberhentikan Jimly Asshiddiqie sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pemberhentian yang dituangkan melalui keppres tersebut bersifat permanen.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/6). Keppres pemberhentian itu juga telah dikirimkan kepada Jimly. ''Mudah-mudahan sudah diterima,'' kata Sudi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak ingin institusinya tercemar atas tertangkapnya anggota BPK perwakilan Jabar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tegas diambil dengan memberhentikan sementara auditor yang diduga menerima suap dari pejabat Pemkot Bekasi itu.

Polisi Diduga Takut Tentukan Status Mereka

Komitmen polisi membongkar kasus sindikasi mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan perlu dipertanyakan lagi. Buktinya, setelah menetapkan jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang sebagai tersangka, kemarin (23/6) korps baju cokelat itu malah membantah keputusan tersebut.