Majalah Berita Minggu (MBM) Tempo dan Polri akhirnya sepakat berdamai terkait dengan pemuatan kover celengan babi edisi rekening gendut perwira Polri. Kesepakatan itu tercapai setelah kedua belah pihak bertemu secara tertutup yang dimediasi Dewan Pers di gedung Dewan Pers kemarin (8/7).
KEABSAHAN jabatan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung dipersoalkan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mempermasalahkan keabsahan Hendarman sebagai jaksa agung karena dilatarbelakangi penetapannya sebagai tersangka korupsi Sisminbakum oleh jaksa agung. Polemik ini menarik perhatian publik karena Yusril adalah (mantan) guru besar hukum tata negara dari universitas paling terkemuka di republik ini yang dianggap menguasai konsep dan konstruk hukum sekaligus mantan menteri sekretaris negara yang dianggap mengetahui liku-liku administrasi hukum di lingkungan istana.
PEKAN ini, ada dua peristiwa teror yang diduga terkait dengan pemberitaan rekening para perwira Polri yang dimuat majalah berita mingguan (MBM) Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010. Yang pertama adalah kasus pelemparan molotov di Kantor Redaksi Tempo di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, 6 Juli 2010.
Yang kedua dan paling aktual adalah penganiayaan serta pengeroyokan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun pada Kamis dini hari (8/7).
Pernyataan Sikap Indonesia Corruption Watch
Terkait Penganiyaan dan Pembacokan terhadap Tama Satrya Langkun
Aktivis ICW, Tama Satrya Langkun, Peneliti Divisi Investgasi ICW, dihadang, dipukuli, dianiaya dan dibacok pada Kamis dinihari, 8 Juli 2010 sekitar pukul 03.45. Akibat insiden percobaan pembunuhan tersebut, Tama menderita memar, luka trauma benda tumpul di beberapa bagian badan dan tangan, serta luka bacokan dengan 29 jahitan benang di bagian kepala.
Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita, yang menjadi tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).
Seusai pemeriksaan, Romli mengaku diberondong dengan 16 pertanyaan. Namun menurut kuasa hukumnya, Juniver Girsang, Romli disodori 46 pertanyaan. "Tanya seputar hubungan Yusril (Ihza Mahendra) dan hubungan dengan Hartono (Tanoesoedibjo)," ujar Romli kemarin.
Romli enggan menjawab hubungan seperti apa yang ditanyakan oleh Kejaksaan Agung. "Hubungannya ada di sana, di BAP dong, tanya aja," tutur Romli.
Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima ratusan saran dan kritik dari masyarakat yang berkaitan dengan 145 pendaftar yang lulus tahap pertama seleksi administrasi calon pemimpin KPK.
"Jumlah e-mail yang masuk sudah lebih dari 300," ujar Sekretaris Panitia Seleksi KPK Ahmad Ubbe saat dihubungi kemarin.
Salah satu barang bukti adalah transkrip pesan pendek Susno dan Sjahril Djohan.
Berkas perkara Komisaris Jenderal Susno Duadji kemarin diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu bukti yang dilimpahkan adalah transkrip pesan pendek (SMS) antara Susno dan pengusaha Sjahril Djohan.
"Kalau tak sesuai tenggat, bisa dikenai sanksi."
Tingkat kepatuhan pejabat Kejaksaan Agung dan perwira polisi untuk melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi lebih rendah dibanding kebanyakan instansi lain. Hingga kemarin, baru sekitar 4.500 jaksa yang sudah melapor dari total 8.000-an orang yang diwajibkan, atau mencapai 57,35 persen.
Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) mengutuk penyerangan terhadap kantor majalah Tempo. Menurut IFJ, komunitas jurnalis internasional sangat terganggu oleh penyerangan dengan bom molotov tersebut.
"Kami mengutuk serangan yang tampaknya ingin mengintimidasi jurnalis Tempo, yang dikenal sebagai pengawal jurnalisme independen dan kritis," kata Direktur IFJ Asia-Pasifik Jacqueline Park dalam siaran persnya kemarin.
Dalam konteks Indonesia, upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh bukanlah perkara gampang. Apalagi di tengah kondisi bangsa yang tingkat korupsinya sudah sistemik, menyusup ke semua lapisan kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dari mana memulainya, bagaimana strateginya, dan apakah daya dukung lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, maupun ekonomi cukup memadai, akan sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi.
