Komisi Yudisial (KY) bak anak tiri di negeri ini. Lembaga ini seakan tertatih-tatih untuk menyambung kepemimpinannya di generasi kedua. Sementara presiden masih belum menyatakan sikap tegas atas kondisi. Enggankah istana untuk “mengulurkan tangan”, membantu komisi ini ?
Seleksi calon pimpinan KPK kali ini berbeda dengan seleksi pimpinan KPK jilid I dan jilid II karena seleksi ini terpaksa dilaksanakan akibat ditetapkannya Antasari Azhar sebagai terdakwa/terhukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemarin meneken nota kesepahaman mengenai penguatan perlindungan dan bantuan hukum bagi pelapor, saksi, dan korban tindak pidana.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan nota kesepahaman itu mencakup tiga hal, yakni penguatan atas peraturan perundangan, keimigrasian, dan perlindungan atas pelapor kategori whistleblower. “Sudah diteken dan disaksikan menteri,” ujar Semendawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin.
"Tidak mungkin Presiden seceroboh itu."
Yusril Ihza Mahendra, tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), terus melakukan perlawanan. Mantan Menteri Kehakiman itu kemarin mengajukan uji materi atas Undang-Undang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi setelah melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji ke Markas Besar Kepolisian RI. "Saya siap melayani tantangan Hendarman,” kata Yusril dalam jumpa pers di kantor MA.
“Ada tekanan dari oknum tertentu.”
Terpidana kasus Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, Yohanes Waworuntu, melaporkan pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan Hartono Tanoesoedibjo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Yohanes, keluarga Tanoesoedibjo, lewat PT Sarana Rekatama Dinamika, telah menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya kelompok usahanya.
“KPK harus mengusut aliran dana PT Sarana. Mengalir ke mana saja,” kata Yohanes di gedung KPK kemarin.
Data wajib pajak yang ditangani Gayus diperiksa.
Tim gabungan Kementerian Keuangan mulai menyelidiki keterlibatan pegawai Pajak dalam kaitan dengan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Halomoan Tambunan. “Pemeriksaan diarahkan ke dalam (Pajak). Tujuannya untuk melihat apakah ada aparat Pajak lain yang terlibat,” ujar juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Iqbal Alamsyah, kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang menelisik rekening mencurigakan milik sejumlah perwira Kepolisian RI. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan tim KPK sudah bergerak mempelajari keanehan rekening tersebut.
“Di samping ada laporan dari masyarakat, KPK pun sudah bergerak. Ini masih dalam proses. Artinya, masih dianalisis tim,” kata Jasin di gedung KPK kemarin.
Namun Jasin enggan mengatakan rekening milik siapa saja yang sedang diusut itu. “Nama dan jumlahnya tak bisa kami sebutkan,” ujarnya.
Setelah dikritik 10 tahun lalu, kini TNI menjadi bagus.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepolisian menindak polisi yang melanggar hukum dan kode etik profesionalisme. Menurut dia, hukum tidak boleh diletakkan di bawah jiwa corsa.
Resmi Ajukan Uji Materi Penafsiran UU Kejaksaan
Tantangan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk berdebat dengan mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra di arena pengadilan bak gayung bersambut. Kemarin (6/7) Yusril mendaftarkan permohonan uji materi atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kantor redaksi majalah berita mingguan (MBM) Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, dilempar dua bom molotov pada Selasa dini hari (6/7). Dua orang pelaku sekarang dikejar oleh unit Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya.
Sekitar pukul 01.30 Akbar Tri Kurniawan, salah seorang wartawan Tempo, mengirimkan pesan singkat kepada Jawa Pos. ''Kantorku dilempar bom molotov, ada ledakan keras,'' ujar Akbar yang malam itu sedang menyelesaikan salah satu naskah di meja redaksi.
