Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan penangkapan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dan pihak swasta, Rezky Herbiyono. Penangkapan ini dilakukan setelah KPK memasukkan nama keduanya dalam daftar pencarian orang sejak Februari lalu. Dalam hal ini, tentu kinerja dari tim Penyidik KPK layak untuk diapresiasi bersama.

Namun permasalahan ini pun tidak bisa dipandang selesai dengan hanya melakukan penangkapan terhadap dua buronan KPK tersebut. Indonesia Corruption Watch setidaknya memiliki beberapa catatan terkait perkara ini:

Realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya difokuskan untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga yang rentan terkena resiko sosial dan dampak Covid-19. Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dari Rp 405,1 triliun APBN. Rp 75 triliun (18,5%) disebut untuk belanja alat kesehatan dan Rp 110 triliun (27%) untuk JPS. Anggaran ini belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN, dan anggaran tiap kementerian/ lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Porgram kartu pra kerja yang baru diumumkan Pemerintah diklaim merupakan salah satu langkah penanggulangan COVID-19. Namun sejumlah persoalan muncul sejak program ini diluncurkan pada pertengahan Maret 2020 lalu.

Mulai dari desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasi program yang menimbulkan banyak kontroversi. Meskipun dianggap program antisipasi pandemi, perlu diingat bahwa program kartu pra kerja ini sebenarnya merupakan janji kampanye Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu. 

Siaran Pers
Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!
-RUU PAS Membahagiakan Para Koruptor-

Public Accountability Review (PAR) Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19

Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Per tanggal 12 Mei 2020, total kasus COVID-19 sebanyak 14.749 dengan korban meninggal sebanyak 1.007 orang. Angka kematian akibat pandemi corona sekitar 6,8 persen. Rata-rata uji spesimen yang dilakukan sejak 2 Maret 2020 hingga 11 Mei 2020, pemerintah baru dapat menangani sekitar 1.557 uji spesimen.

Siaran Pers

Untungkan Elit Kaya, Pembahasan RUU Minerba Harus Dihentikan

RUU Minerba tak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan para elit kaya. Pembahasan yang tengah dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI harus dihentikan.

Siaran Pers
Potensi Transaksi Politik di Balik Revisi UU Mahkamah Konstitusi?
Presiden Harus Batalkan Revisi UU MK!

Pada tanggal 22 April 2020 Indonesia Corruption Watch mengajukan permintaan informasi mengenai Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden. Permintaan informasi tersebut ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Program kartu prakerja yang digagas oleh Presiden Jokowi di tengah kampanye pilpres 2019 menimbulkan polemik. Polemik utamanya berkenaan dengan proses pengadaan dan dugaan konflik kepentingan dibalik pemilihan pihak penyedia pelatihan prakerja, di mana salah satu penyedia, yaitu skillacademy.co, berafiliasi dengan staf khusus presiden Adamas Belva Devara. Kritik publik yang kuat kemudian berbuah mundurnya CEO Ruangguru tersebut dari jabatan staf khusus.