Gratifikasi dan profesi dokter
Cerita gratifikasi yang diberikan oleh perusahaan farmasi obat kepada dokter semakin menguat. Menurut pemberitaan Tempo, ada kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter ketika meresepkan obat-obat tertentu kepada pasien. Pertanyaan besar yang timbul di masyarakat adalah, bisakah dokter dijerat dengan Undang – undang tindak pidana korupsi?
Jakarta, antikorupsi.org (06/11/2015) – Pegiat antikorupsi di Semarang Jawa Tengah, Ronny Maryanto ditetapkan menjadi tersangka pencemaran nama baik atas pelaporan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke Bareskrim Mabes Polri. Pelaporan pencemaran nama baik ini terkait dugaan money politic yang dilakukan pelapor saat pemilu presiden (Pilpers 2014). Saat ini koalisi kawal pemilu meminta dukungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkomunikasi dengan penegak hukum terkait, agar kasus tersebut dihentikan.
Bandung, antikorupsi.org (04/11/2015) –Kampanye penyadaran akan bahaya korupsi saat ini semakin beragam, salah satunya kegiatan acara Webinar Parenting Antikroupsi yang diadakan di kota Bandung, Sabtu (31/10/2015).
Jakarta, antikorupsi.org (06/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aidenvironment mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Rabu (04/11/2015). Dua lembaga tersebut menyerahkan data hasil kajian terkait 194 perusahaan sawit yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Jakarta, antikorupsi.org (04/11/2015) – Koalisi Pemantau Peradilan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 58 calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (hakim ad hoc tipikor) yang telah mengikuti tes tertulis dan administrasi. Ditemukan sebanyak 37 calon hakim ad hoc tipikor mayoritas belum teruji integritasnya sedangkan 21 calon lainnya masih dilakukan penelusuran.
POKOK BERITA:
“Berkinerja Buruk, DPR Tak Pantas Dapat Gedung Baru”
Jakarta, antikorupsi.org (3/11/2015) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak transparan, bahkan cenderung tertutup dalam rencana pembangunan gedung barunya. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pemerintah, DPR telah mengajukan anggaran pembangunan gedung tersebut. Akhirnya permintaan ini dikabulkan pemerintah dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 740 miliar.
Bukan Nawa Cita, tapi duka cita bagi pemberantasan korupsi. Begitulah gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama setahun. Nawa Cita, yang digadang-gadang bisa membawa perubahan, ternyata belum mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, fondasi antikorupsi yang dibangun pada awal masa pemerintahan ini sangatlah rapuh. Hampir belum ada janji politik dalam pemberantasan korupsi yang direalisasi dengan serius oleh Presiden Jokowi.
