Transformasi Korupsi

Semasa rezim kleptokrasi Orde Baru berkuasa, ketika korupsi bukan lagi pekerjaan sampingan melainkan telah menjadi kegiatan utama pemerintahan, secara nyata patronasi politik dan bisnis telah melahirkan penguasaan sumberdaya alam yang melimpah, fasilitas ekonomi negara, dan kontrak-kontrak pengadaan pemerintah jatuh ke tangan segelintir orang yang berada di sekitar kekuasaan. Rakyat harus membayar mahal untuk mutu pelayanan umum yang buruk.

Itu pihak yang sakit hati karena tidak menang tender, kata Didi.

Daan Dimara, mantan anggota KPU yang menjadi terpidana kasus pengadaan segel sampul surat suara pada pilpres I dan II, belum lelah untuk terus mencari keadilan. Kepada Jawa Pos yang mengunjunginya di tahanan Polda Metro Jaya kemarin, dia menanggapi langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Hamid Awaluddin yang juga tak lelah membantah tidak terlibat dalam korupsi KPU.

Seharusnya dua pihak berbicara soal teknis apa yang kurang untuk mengambil keputusan bersama.

Dampak positif pemekaran daerah sudah dirasakan masyarakat meski masih terbatas pada pembangunan fisik daerah. Peningkatan pelayanan kepada publik dan tingkat kesejahteraan dinilai belum berhasil. Pengurangan penganggur dan pemberantasan KKN juga sekadar menjadi kisah klasik.

Pak, ini ada titipan! Karena mengira titipan itu suvenir, Suryama yang terburu-buru karena harus check in pesawat terakhir langsung membuka ransel dan meminta titipan itu dimasukkan ke dalam tasnya. Sesampainya di ruang tunggu bandara, ketika titipan itu diraba, dia baru sadar ternyata titipan itu segepok uang.

Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat masih menunggu pembentukan tim koneksitas untuk menyidik perkara dugaan korupsi dana prajurit TNI yang dikelola PT Asabri. Namun, pembahasan mengenai perkara tersebut dan saksi-saksi yang diperiksa sudah dilakukan oleh Komandan Puspom TNI AD Mayjen Hendardji Supandji dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji.

Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, menyatakan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, reformasi birokrasi jauh tertinggal dibandingkan dengan reformasi di bidang politik dan hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan menilai fatwa Mahkamah Agung tentang pemisahan aset kekayaan negara dengan badan usaha milik negara tidak bisa dijadikan landasan hukum.