Kejagung Susun Daftar Koruptor, Polisi Siap Buru; Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Singapura

Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat. Dua hari menjelang penandatanganan perjanjian ekstradisi RI-Singapura, lembaga pimpinan Abdul Rahman Saleh itu mulai menginventarisasi para buron kasus korupsi yang bersembunyi dan mengendalikan bisnisnya di Singapura.

KPK Kembalikan Bus Sitaan ke RRI

Daripada dilelang dengan nilai tak seberapa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan empat buah bus ke Radio Republik Indonesia (RRI) kemarin.

Aliran Dana Politik Tidak Jelas Ke Partai Politik

Masuknya aliran dana

Anggota DPR Berinisiatif Minta Dana Rokhmin

KPK didesak mengusut aliran duit ke Senayan.

Panglima Setuju Kasus Mi-17 Diproses

Penahanan Prihandono bergantung pada kejaksaan.

Kasus Korupsi; Direktur Politeknik Divonis 3 Tahun

Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Syamsul Bahri, divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/4). Dia terbukti melakukan korupsi pengadaan alat-alat laboratorium dan bengkel tahun 2002 senilai Rp 209,44 juta. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu lima tahun.

Buron di Singapura Mulai Dibidik

Perjanjian akan sia-sia kalau koruptor dan asetnya tak kembali.

Birokrasi; Pemerintah Harus Benahi Pelayanan kepada Publik

Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah pusat maupun daerah harus membenahi pelayanan kepada publik. Jika pelayanan publik dibenahi, diyakini berdampak pada kian mengecilnya tingkat korupsi di Indonesia.

Dana Rokhmin Ke Parpol dan Politisi Harus Diusut

Press Release ICW

Kasus Hilton; Indobuildco Acuhkan Perintah Revisi Hak Guna Bangunan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Prof Dr Lutfi I Nasoetion pernah memerintahkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Robert J Lumempauw untuk merevisi surat keputusan perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton. Perintah itu telah ditindaklanjuti dengan menyurati pemilik PT Indobuildco supaya melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Subscribe to Subscribe to