Kebebasan memperoleh informasi itu tidak masalah bagi BPK

Penyusunan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik (KMIP) kini sudah sampai pada perdebatan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan institusi publik atau institusi yang mengelola keuangan negara adalah bebas diakses, kecuali bebarapa hal. Salah satu kekecualian tersebut adalah BUMN.

Memacu Keterbukaan BUMN

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan A Djalil mengatakan, salah satu strateginya dalam mengembangkan BUMN ialah memacu peningkatan transparansi pengelolaannya. BUMN yang belum go public pun akan diwajibkan berperilaku seperti perusahaan publik, mengikuti aturan pasar modal.

Kantor Pemkot Digeledah; Wakil Wali Kota Medan Juga Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi sejak hari Selasa (29/5) menggeledah kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Dua orang penyidik KPK dengan menggunakan sarung tangan masuk ke beberapa ruangan, salah satunya ruang bagian umum/protokol.

RUU Keterbukaan Informasi; Pemerintah Tak Ingin BUMN/BUMD Terbuka

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tak menghendaki adanya keterbukaan yang lebih luas di tubuh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Terdakwa Dana Departemen Kelautan Dituntut 2 Tahun 8 Bulan

Kalau saya terima uang itu, tentu punya rumah di Pondok Indah.

Achmad Ali Rapat dengan Komisi III DPR; Teten Khawatirkan Terjadi Proteksi Politik

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Achmad Ali, bertemu Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi III, Selasa (29/5).

DPR Tetap Usut Aliran Dana Rokhmin

Dari hasil penelusuran lembaga tersebut diketahui setidaknya terdapat Rp 1,28 miliar dana ilegal Rokhmin yang masuk ke kocek para politikus parlemen.

13 Bekas Pejabat Akan Diperiksa Terkait Kasus BPPC

Mereka dimintai keterangan sebagai saksi kasus tata niaga cengkeh yang melibatkan Tommy Soeharto alias Hutomo Mandala Putra.

Otoritas Penegak Hukum Harus Ambil Langkah; Presiden Yudhoyono Janji Tak Akan Lakukan Intervensi

Lembaga penegak hukum harus mengambil prakarsa agar perkara dana non-anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP yang mengalir ke sejumlah pihak bisa segera jelas duduk persoalannya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah otoritas yang bisa mengambil prakarsa memperjelas aliran dana itu.

Tim Mega-Hasyim Siap Diperiksa

Polisi hanya melakukan pemantauan dan pengumpulan data untuk koordinasi.

Subscribe to Subscribe to