Terungkapnya secara beruntun kasus korupsi di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) membuat Departemen Luar Negeri dalam sorotan. Deplu didesak untuk meningkatkan peran inspektorat jenderal yang menjalankan fungsi pengawasan internal.
Nilai aset bisnis TNI yang menggurita di berbagai kota dan daerah ternyata hanya sekitar Rp 1 triliun. Itu sudah termasuk aset di pohon bisnis di lingkungan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU (Jawa Pos, 30 April 2008).
Praktek KKN dibidang penyediaan listrik di Indonesia, khususnya di PLN telah terjadi bertahun-tahun dan hingga kini masih marak terjadi. Sayangnya, kasus-kasus korupsi tersebut bisa dikatakan masih tak tersentuh hukum. Akibatnya, rakyat harus terbebani keharusan menanggung biaya listrik yang mahal.
Anggota DPR periode 1999-2004, Noor Adenan Razak, menegaskan, DPR tak pernah menyetujui anggaran Rp 35 miliar untuk pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. DPR hanya menyetujui merenovasi gedung Bapeten senilai Rp 20 miliar. Revisi anggaran Bapeten menjadi Rp 35 miliar dilakukan Bapeten dan Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tanpa melibatkan DPR.
Menteri Kehutanan M.S. Kaban membuka pintu bila KPK menggeledah kantornya. Dia pun siap diperiksa bila dibutuhkan.
Polisi kembali menemukan ribuan batang kayu yang diduga hasil pembalakan liar. Sebanyak 3.500 batang kayu berdiameter 30 sentimeter lebih dengan panjang 4 hingga 6 meter sudah diamankan, kata Kepala Polres Kampar Ajun Komisaris Besar Polisi M.Z. Muttaqien di Kampar kemarin.
Materi pemeriksaan tentang prosedur perizinan dan dokumen kayu.