Pemohon praperadilan kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Boyamin Saiman, kemarin (22/5) mendatangi gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia menyerahkan surat berisi pengaduan terkait Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Depkeu No 122/PJ/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Restitusi Pajak, yang dianggap berpotensi menimbulkan dugaan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa dua anggota Komisi Kehutanan dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Sujud Sirajudin dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Suswono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan.
Masyarakat diminta tidak memilih, mendukung, atau mendanai politisi
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Departemen Kelautan dan Perikanan Hari Purnomo divonis lima tahun penjara. Dia terbukti melakukan penggelembungan dana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan untuk proyek bantuan nelayan korban tsunami di Jawa Tengah pada 2006.
Dalam persidangan, kuasa hukum Al-Amin menggebrak meja.
Koalisi Pemantau Peradilan meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat agar segera memilih tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Komisi III diminta lebih serius memperjuangkan terbentuknya lembaga tersebut.
Sidang permohonan praperadilan yang diajukan Al Amin Nur Nasution, tersangka dalam kasus dugaan penyuapan, mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/5). Sidang yang dipimpin hakim tunggal Artha Theresia Silalahi ini diisi dengan pembacaan permohonan praperadilan oleh kuasa pemohon dan jawaban termohon.
Tersangka Artalyta Suryani dipindahkan ke rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Senin (19/5) pukul 18.30.
Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tak perlu ikut memantau penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.
