Dalam wawancara imajiner saya, beberapa hari, lalu almarhum Emilio F Camus menyambut baik pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak April 2017, estafet kepemimpinan di BPK beralih dari Harry Azhar Azis ke Moermahadi Soerja Djanegara.

Menurut Emilio F Camus (EFC), ketua BPK memang harus segera diganti karena Harry Azhar sudah jadi beban (liability) bagi organisasi. Selain indepedensinya diragukan karena ia juga seorang politisi, keberadaan namanya dalam Dokumen Panama telah merendahkan kepercayaan publik pada profesionalisme dan integritas BPK.

Tanggal 21 Mei 2017 menjadi hari ke-40 setelah penyerangan salah seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Namun sampai saat ini pelaku teror yang telah menyiram air keras ke wajah Novel tersebut tak kunjung terungkap. Padahal sejauh ini kepolisian telah memeriksa 19 saksi.

Judul buku : Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi

Penulis : Peter Carey dan Suhardiyono Haryadi

Penerbit : Komunitas Bambu

Tahun Terbit : 2016

Jumlah halaman : Iiii+208

ISBN : 979-979-9542-32-4

Peresensi : Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch

Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2017 – Senin, 15 Mei 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi dalam rangka memperingati bulan Pendidikan Nasional. Bertempat di Kantor ICW, diskusi ini dihadiri oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah; Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi PP Muhammadiyah, Virgo Gohardi; Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie; dan Koordinator Divisi Jaringan ICW, Abdullah Dahlan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Fahmi Darmawansyah dengan tuntutan 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 10 Mei 2017 lalu.

Hak angket yang disahkan pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna 28 April 2017 lalu, semakin menegaskan jika DPR tak memiliki komitmen kuat dalam agenda pemberantasan korupsi. Inisiatif Angket dipicu penolakan KPK atas desakan sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta bukti rekaman pemeriksaan tersangka Miryam S. Maryani dalam kasus e-KTP. Alih-alih memberikan dukungan atas proses hukum, DPR justru melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.

Pemilu Serentak 2019 akan segera memasuki tahapan pertamanya pada Juni mendatang. Namun hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sejumlah usul kontroversial dalam RUU justru semakin banyak diwacanakan.

Sumber: Tribunnews.com

Meski diwarnai interupsi dan aksi walk out, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (28/4) menyetujui pengajuan hak angket untuk mempersoalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Alarm tanda bahaya atas eksistensi KPK kembali berbunyi.