Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman benar-benar tersudut. Dalam sidang kemarin (11/6), dua isi pembicaraan yang direkam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menguatkan keterlibatan Kemas dalam kasus suap jaksa BLBI Urip Tri Gunawan dengan terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin.
Kejaksaan Agung memperoleh pengembalian uang negara sebesar Rp 2,84 triliun. Uang itu diperoleh dari penyidikan kasus korupsi di jajaran pidana khusus kejaksaan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, meski para tersangka telah mengembalikan uang negara yang diduga hasil korupsi, perkaranya tetap diproses. Pengembalian ini mungkin menjadi hal yang meringankan di pengadilan, ujarnya saat dihubungi kemarin.
Tata beracara pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan (BK) DPR disahkan kemarin (10/6). Di situ, kewenangan BK ditunjukkan. Meski demikian, kewenangan salah satu alat kelengkapan DPR sebagai penjaga etik dewan tersebut tetap saja sangat terbatas.
Usul hak angket BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebagai lanjutan interpelasi BLBI berakhir antiklimaks. Fraksi-fraksi besar di parlemen yang semula ngotot kemarin justru menolak ikut menyetujui hak konstitusional dewan untuk melakukan investigasi itu. Melalui lobi yang alot, hanya disepakati untuk membentuk tim pengawas.
Menteri Kehutanan M.S. Kaban bukan satu-satunya anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang terseret kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI). Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzetta juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus senilai Rp 100 miliar itu.
Musim penerimaan siswa baru (PSB) di Indonesia segera tiba. Dengan tidak adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang PSB, sudah dipastikan akan banyak penyimpangan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka memasuki musim PSB tahun ini, ICW bersama kelompok masyarakat sipil lainnya akan membuka posko pengaduan PSB di beberapa provinsi.
Penyelewengan dalam PSB (penerimaan siswa baru) tahun ini diperkirakan meningkat. Hal ini didasarkan pada tidak adanya perubahan mendasar dan signifikan kebijakan pemerintah tentang PSB. Modus korupsi dalam berbagai bentuk seperti suap, jual beli kursi, pungutan illegal, diskriminasi dan privilege pada anak pejabat ditengarai masih tetap akan terjadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengkhawatirkan ratusan, bahkan ribuan, triliun rupiah aset negara akan raib bila tidak segera dibenahi. Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyampaikan kekhawatiran itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (9/6).
Pemerintah akan menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam sepekan. Pemerintah hanya tinggal melakukan satu kali pembahasan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
