Rekanan Bulyan Royan Diadili
Terdakwa Deddy Suwarsono, Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa, didakwa memberikan uang Rp 1,680 miliar kepada anggota Komisi V DPR, Bulyan Royan. Ia juga memberikan uang kepada pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, antara lain Djoni Anwir Algamar dan Tansean Parlindungan Malau.
Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar, Selasa (16/9), divonis 11 tahun penjara di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dia dinilai bersalah menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman atau IUPHHK-HT, yang berakibat kerusakan hutan di Pelalawan.
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mohammad Iqbal, Selasa (16/9) sekitar pukul 18.20, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Mantan Ketua KPPU ini diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang disimpan dalam tas hitam dari pengusaha Billy Sindoro.
Pengadilan lagi-lagi telah menjadi ancaman serius dan "kuburan" bagi kebebasan pers di negeri ini. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas Koran Tempo pada 3 Juli 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 September 2008 juga memenangkan gugatan PT Asian Agri atas majalah Tempo. Kemenangan Asian Agri ini tidak hanya janggal karena dinilai mengabaikan banyak fakta hukum di persidangan, namun juga kontroversial, khususnya jika dikaitkan dengan semangat kebebasan pers.
Penempatan dana Bank Indonesia di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI tidak sesuai prosedur sehingga tak bisa disebut kekayaan negara yang dipisahkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disebut SPIP. Selain untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif, PP juga bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan korupsi.
Panitia Khusus atau Pansus Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau RUU Tipikor berjanji akan bekerja keras. Mereka berjanji menuntaskan pembahasan RUU itu secepat mungkin dan sebaik-baiknya.
Tunggu Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Itu
Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengambil alih pengusutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan catatan surat perintah penghentian penyidikan kasus itu, yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, dinyatakan tidak berlaku.
Desakan beberapa anggota DPR merevisi UU KPK dan memotong kewenangan penyadapan adalah sebuah kemunduran.
Sadar atau tidak, wacana itu akan dilihat sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi. DPR seolah menempatkan diri sebagai musuh, mencoba menggerogoti kewenangan KPK.
Tersangka kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V80ASM di sejumlah provinsi, Oentarto Sindung Mawardi, kemarin kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Oentarto diperiksa sebagai saksi mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
